Dewan Keamanan Tertinggi Iran Umumkan Badan Baru untuk Mengelola Selat Hormuz
JAKARTA - Badan keamanan tertinggi Iran pada Hari Senin mengumumkan pembentukan badan baru untuk mengelola Selat Hormuz, yang secara efektif telah ditutup oleh Teheran dan ingin mengenakan biaya kepada kapal yang melintasinya.
Dalam unggahan di akun X resminya, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi membagikan unggahan untuk otoritas selat yang menyatakan mereka akan memberikan "pembaruan secara real-time tentang operasi #Selat_Hormuz dan perkembangan terbaru," seperti melansir Al Arabiya dan AFP (19/5).
Akun Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam juga membagikan unggahan yang sama.
Belum jelas apa yang akan dilakukan badan baru ini, tetapi awal bulan ini stasiun televisi berbahasa Inggris Iran, Press TV, mengatakan badan tersebut merupakan "sistem untuk menjalankan kedaulatan atas Selat Hormuz" dan bahwa kapal yang melewati selat tersebut dikirimi "peraturan" dari email info@pgsa.ir.
Iran sebagian besar telah memblokir pengiriman melalui selat vital tersebut sejak pecahnya perang dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Gencatan senjata yang rapuh telah berlaku sejak 8 April.
Penguasaan Iran atas jalur air tersebut telah mengguncang pasar global dan memberi Teheran pengaruh yang signifikan, sementara Amerika Serikat telah memberlakukan blokade angkatan lautnya sendiri terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Baca juga:
- Presiden Aoun akan Melakukan Hal yang 'Mustahil' untuk Menghentikan Perang Lebanon-Israel
- Rusia Miliki Harapan Tinggi Terkait Kunjungan Presiden Putin ke China
- Pasukan Komando Israel Cegat Kapal Global Sumud Flotilla, PM Netanyahu: Pekerjaan Luar Biasa
- Pasukan Komando Israel Serbu Kapal Global Sumud Flotilla, Kemlu: Pelindungan WNI Jadi Prioritas Pemerintah Indonesia
Pada masa damai, jalur tersebut menyumbang sekitar seperlima dari pengiriman minyak dan gas alam cair global, bersama dengan komoditas penting lainnya termasuk pupuk.
Sejak perang dimulai, Iran telah berulang kali mengatakan lalu lintas maritim melalui selat tersebut "tidak akan kembali ke status sebelum perang" dan bulan lalu mengatakan telah menerima pendapatan pertama dari tol di jalur air tersebut.
Sabtu pekan lalu, Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan, Iran "telah menyiapkan mekanisme profesional untuk mengelola lalu lintas" melalui selat tersebut, menambahkan bahwa mekanisme tersebut akan "segera diumumkan."