Peternak Telur Blitar Keluhkan Intervensi Harga: Saat Naik Dikendalikan, Jatuh Dibiarkan
JAKARTA - Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Astuti mengeluhkan ketimpangan intervensi pemerintah terhadap harga telur ayam ras yang dinilai merugikan peternak rakyat.
Dalam forum seminar yang diselenggarakan Agrimat, Yesi menyampaikan kondisi peternak di lapangan yang kerap menghadapi harga jual telur di bawah harga acuan pembelian (HAP), sementara di sisi lain masyarakat tetap menganggap harganya mahal.
Kata Yesi, harga telur di tingkat peternak terus mengalami penurunan.
Dia bilang, di akhir Maret 2026 harga berada di level Rp23.800 per kilogram (kg).
Kemudian merosot ke angka Rp22.000, lalu Rp21.500 sampai terbawah di angka Rp21.200 per kg.
“Mulai dari 30 Maret sampai hari ini harga tidak mengangkat. Mainnya di Rp21.000, Rp22.000,” ujar Yesi saat menyampaikan keluhannya di acara seminar Agrimat, di NICE PIK 2, Jakarta, Jumat, 8 Mei.
Yesi mengaku heran ketika telur disebut sebagai penyumbang inflasi, sementara peternak justru mengalami kerugian akibat harga telur di tingkat kandang yang rendah.
“Di Blitar itu kami nangis lho. Harga telur Rp21.000-Rp22.000 kami sudah nangis itu. Tapi dari kementerian mengatakan telur menyumbang inflasi. Inflasi dari mana? Kami loh nangis,” katanya.
Menurut Yesi, persoalan utama yang dihadapi peternak adalah tidak adanya kedaulatan dalam menentukan harga produk mereka sendiri. Berbeda dengan komoditas lain seperti gula atau minyak goreng yang memiliki hitungan margin dan harga produksi yang jelas, sementara harga telur sepenuhnya bergantung pada pasar.
“Kami tidak mempunyai kedaulatan terhadap harga produk kami. Kami pasrah kepada pasar,” ujarnya.
Ia juga mengungkap dugaan permainan harga telur yang dilakukan broker melalui manipulasi informasi harga di media sosial. Bahkan, peternak di Blitar sempat menggerebek seseorang yang membuat postingan harga telur rendah sebagai acuan pasar.
“Dia itu ternyata titipan dari broker-broker telur. Harganya selalu rendah,” ucap Yesi.
Selain itu, Yesi turut menyoroti tekanan yang dialami peternak menjelang Ramadan lalu. Ia mengaku para ketua koperasi dan asosiasi peternak sempat diminta menandatangani surat pernyataan untuk menjaga harga telur di tingkat kandang maksimal Rp26.500 per kg.
Beberapa hari kemudian, dirinya mengaku dipanggil ke Polda Jawa Timur dan diminta kembali menandatangani dokumen bermeterai terkait pengendalian harga telur.
“Kami harus tandatangani itu walaupun pada waktu surat itu saya tandatangani saya yakin ini menyakitkan teman-teman,” katanya.
Menurut Yesi, ketika harga telur berpotensi naik saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemerintah bergerak cepat melakukan intervensi melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.
“Di pertengahan bulan Ramadan harga telur Blitar itu Rp27.500, saya ditelepon dari Kementerian Pertanian marah-marah beliau. Kenapa Blitar Rp27.500? Padahal kemarin Anda sudah bertandatangan akan menjaga harga telur Rp26.500. Akhirnya telur dijaga di harga maksimal Rp26.500 sampai hari raya,” tuturnya.
Baca juga:
Dia menegaskan, peternak tidak mempersoalkan langkah pemerintah menjaga stabilitas harga.
Namun, pemerintah dinilai perlu hadir secara adil baik ketika sedang melonjak maupun saat harga jatuh di tingkat peternak.
“Pada waktu harga naik pemerintah mempunyai tindakan yang legal dengan operasi pasar, dengan gelar pangan murah. Tidak apa-apa. Tetapi pada waktu harga turun harusnya ada aksi dari pemerintah yang seimbang dan cepatnya sama. Itu namanya adil bagi kami. Sehingga kita bisa berjalan sama-sama,” ucapnya.