Harga Plastik Melonjak, Puan Minta Pemerintah Cari Solusi Penggunaan Kemasan Alternatif
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk mencari solusi menyikapi harga plastik yang melonjak. Menurutnya, penggunaan kemasan dari bahan alami bisa menjadi solusi alternatif karena selain harganya yang lebih murah, penguraian sampah dari bahan organik usai digunakan juga lebih ramah lingkungan.
“Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” ujar Puan Maharani, Rabu, 15 April.
Seperti diketahui, meroketnya harga plastik di Indonesia telah menyentuh angka 30 hingga 80 persen hingga April 2026. Kenaikan harga plastik ini dipicu oleh konflik geopolitik global yang menganggu rantai pasok di mana ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor mencapai 60 persen.
Puan pun menyoroti kenaikan harga plastik paling menekan pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman yang selama ini bergantung pada kemasan sekali pakai.
“Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi,” katanya.
Baca juga:
Puan mendorong agar penggunaan kemasan produk dapat dikembalikan dengan model kearifan lokal. “Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan
ramah lingkungan seperti itu,” katanya.
Puan juga mendorong kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk berkolaborasi mencari solusi kemasan alternatif pengganti plastik bagi pelaku usaha.
“Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif kemasan, khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen. Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan,” pungkasnya.