Gedung DPR hingga MK di IKN Disiapkan, Target Tuntas Tahun 2028

NUSANTARA — Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) terus dipercepat dengan target rampung pada 2027–2028 mendatang.

Proyek strategis ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara beserta infrastruktur pendukung yang menjadi fondasi pusat pemerintahan baru Indonesia.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, pengembangan kawasan legislatif itu dirancang menghadirkan lima gedung utama, meliputi Gedung Paripurna, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR.

"Gedung Paripurna akan menjadi pusat aktivitas parlemen dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, desain proyek masih dalam tahap penyempurnaan sambil menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto," kata Basuki.

Selain itu, infrastruktur penunjang juga mulai disiapkan. Jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer tengah dirancang untuk memperkuat konektivitas antarbangunan. Tahap awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan sebagai bagian dari percepatan proyek.

"Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan," ungkap Basuki

" Adapun paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, hingga fasilitas masjid. Seluruh kawasan ini akan didukung jaringan jalan sepanjang 8 kilometer," sambung dia.

Basuki juga memastikan, proyek tetap berjalan meski pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif itu tidak termasuk dalam program penghematan.

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” tegas Basuki.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur dasar juga terus dikebut seperti membangun embung dan kolam retensi, di antaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01, guna memastikan ketahanan air kawasan. Jaringan perpipaan air minum pun tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kebutuhan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

"Dengan progres yang terus berjalan, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif itu diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pusat pemerintahan modern dan terintegrasi di IKN," ujarnya.