DPRD Jabar Dukung Efisiensi Nasional, Usul Sekolah Pakai Energi Terbarukan Ketimbang PJJ
BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi nasional di tengah dinamika global. Namun, ia memberikan catatan khusus agar sektor pendidikan tetap dipertahankan secara tatap muka dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan di lingkungan sekolah.
Iwan menilai semangat efisiensi yang diusung pemerintah merupakan langkah bijak. Meski begitu, ia berharap sektor pendidikan mendapatkan pengecualian dari skenario Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sempat diwacanakan sebagai opsi pengurangan mobilitas untuk menekan konsumsi energi nasional per April 2026.
“Kami sangat memahami dan mendukung penuh upaya pemerintah pusat untuk melakukan penghematan energi maupun anggaran. Ini adalah langkah yang visioner untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional kita,” ujar Iwan Suryawan di Bandung, Rabu, 1 April.
Politisi senior ini menggarisbawahi bahwa efisiensi di sektor pendidikan tidak harus dilakukan dengan memulangkan siswa ke rumah. Menurutnya, sekolah-sekolah di Jawa Barat justru bisa menjadi pelopor penghematan energi melalui penerapan teknologi ramah lingkungan yang mandiri, seperti percepatan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di seluruh gedung SMA dan SMK.
Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dalam menekan biaya operasional listrik negara dibandingkan dengan memberlakukan PJJ yang berisiko menurunkan kualitas interaksi sosial siswa. Iwan menyebut pemasangan panel surya di atap sekolah secara teknis mampu memangkas beban listrik operasional hingga lebih dari 30 persen.
“Interaksi langsung antara guru dan murid adalah elemen yang tidak tergantikan. Esensi dari pendidikan adalah sentuhan manusiawi. Kami khawatir jika efisiensi dilakukan melalui PJJ, hasil yang didapat secara materiil tidak sebanding dengan risiko penurunan kualitas karakter anak-anak kita,” jelasnya.
Selain tenaga surya, Iwan juga menyinggung potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk sekolah di wilayah pelosok Jawa Barat. Pemanfaatan aliran sungai lokal diyakini dapat menjamin ketersediaan listrik tanpa bergantung sepenuhnya pada jaringan konvensional.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, terdapat sekitar 27.600 satuan pendidikan di seluruh provinsi. Iwan menilai jumlah besar ini merupakan aset yang jika dikelola dengan konsep green building, akan memberikan dampak efisiensi masif secara nasional tanpa harus menutup ruang kelas.
Merespons kajian pemerintah pusat melalui Menko PMK Pratikno terkait opsi PJJ yang fleksibel, Iwan mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam mendengar aspirasi daerah. Ia mengusulkan agar anggaran efisiensi dialihkan untuk pengadaan Laboratorium Energi Terbarukan yang juga berfungsi sebagai sumber daya listrik sekolah.
Baca juga:
DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar pemerintah pusat tetap mengizinkan pembelajaran luring. Iwan menegaskan bahwa transformasi sekolah menjadi institusi hemat energi adalah solusi jangka panjang yang lebih cerdas.
“Kita ingin efisiensi ini berjalan sukses tanpa menciptakan ketimpangan baru. Sekolah tetap buka, namun dengan manajemen energi yang jauh lebih cerdas dan mandiri,” pungkas Iwan.