125 SPPG di Kota Bogor, DPRD: Tapi Warga Sekitar Tak Diajak Kerja
BOGOR — Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti minimnya keterlibatan warga dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski jumlahnya telah mencapai 125 titik di wilayah tersebut.
“Saat saya turun ke lapangan, ada warga yang menyampaikan langsung, ‘Pak, SPPG ada di sini, tapi kami tidak pernah diajak terlibat kerja.’ Ini harus jadi perhatian serius,” ujar Dedi, Jumat 27 Maret.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat program belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Warga, kata dia, berharap bisa dilibatkan dan memperoleh kesempatan kerja di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.
“Bahkan ada yang bilang, ‘Kami cuma lihat aktivitasnya setiap hari, tapi tidak pernah diajak kerja.’ Ini kan ironis,” katanya.
Dedi menegaskan, setiap SPPG seharusnya memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan. Ia menilai hal itu penting sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi program.
“Kalau SPPG berdiri di satu wilayah, maka warga di situ harus jadi yang pertama dilibatkan. Ini bukan hanya soal program, tapi soal keadilan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar proses rekrutmen tenaga kerja melibatkan pengurus wilayah setempat, seperti RT dan RW, agar penyerapan tenaga kerja lebih tepat sasaran.
“RT dan RW paling tahu siapa warganya yang membutuhkan pekerjaan. Jangan sampai peluang ini justru diambil oleh orang luar,” ujarnya.
Dedi mengingatkan, program SPPG yang berskala besar tidak boleh menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Sebaliknya, program tersebut harus mampu menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal.
“Kalau warga sekitar bekerja dan punya penghasilan, ekonomi di tingkat RT dan RW akan hidup. Ini yang harus kita jaga,” ucapnya.
Baca juga:
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, jumlah SPPG yang telah beroperasi di Kota Bogor mencapai 125 titik. Dedi menilai hal ini menjadi momentum penting untuk memastikan program benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi bagaimana program ini benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.