Kemenkeu Sebut Belanja APBN di Papua Barat-Papua Barat Daya Rp1,49 Triliun
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya periode Januari 2026 mencapai Rp1,49 triliun atau setara 6,7 persen dari total pagu sebanyak Rp22,39 triliun.
Kepala DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Jumat mengatakan, belanja APBN 2026 terdiri atas belanja kementerian/lembaga dengan realisasi Rp305,9 miliar dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,19 triliun.
“Ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen utama penggerak ekonomi regional di awal tahun,” katanya dilansir ANTARA, Jumat, 27 Februari.
Menurut dia, penyaluran TKD yang mendominasi realisasi belanja APBN bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, menunjang pelayanan publik, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya.
Komponen TKD yang disalurkan pada Januari 2026 meliputi, dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp896 miliar, disusul dana bagi hasil (DBH) Rp120,6 miliar, dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp176,9 miliar.
“Untuk dana otonomi khusus (otsus), dan dana desa belum ada penyaluran per Januari 2026,” kata Kobir.
Selain TKD, kata dia, kinerja belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya meningkat sebesar 32,5 persen secara tahunan dibanding periode Januari tahun 2025.
Realisasi belanja kementerian/lembaga ditopang oleh belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN pusat di daerah sebanyak Rp249,8 miliar yang turut berkontribusi menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Komponen belanja modal dan belanja barang belum signifikan. Nanti akan meningkat seiring percepatan pengadaan barang/jasa, proyek fisik, dan lainnya,” ucap Kobir.
Menurut dia, kinerja APBN pada awal 2026 tetap solid dan kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi regional meskipun sejumlah proyek infrastruktur serta belanja daerah masih perlu dilakukan percepatan realisasi.
Sinergi antara APBN dan APBD juga menjadi faktor penting mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengendalian inflasi, serta penurunan angka kemiskinan di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
“TKD menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ucap Kobir.
Baca juga:
Ia merinci, realisasi penyaluran TKD untuk Papua Barat kurang lebih sebanyak Rp658,91 miliar atau sekitar 6,92 persen dari pagu Rp9,52 triliun, sedangkan Papua Barat Daya Rp534,56 miliar atau 9,49 persen dari pagu Rp5,63 triliun.
Secara keseluruhan, kata dia, kinerja fiskal awal tahun mencerminkan ruang optimalisasi yang masih dapat diakselerasi melalui percepatan belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.