Hamas Tegaskan Tidak akan Melucuti Senjata dan Tolak Pemerintahan Asing di Gaza

JAKARTA - Pemimpin senior kelompok militan Hamas mengatakan pada Hari Minggu, pihaknya tidak akan melucuti senjata serta tidak menerima intervensi asing di Jalur Gaza, menolak tuntutan Amerika Serikat dan Israel.

"Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melakukannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima," kata Khaled Meshal dalam konferensi di Doha, Qatar, melansir Daily Sabah (9/1).

"Selama ada pendudukan, ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan, sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa," tegas Meshal, yang sebelumnya memimpin kelompok tersebut.

Hamas telah melancarkan perjuangan bersenjata melawan apa yang dianggapnya sebagai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Mereka memimpin serangan lintas batas yang mematikan ke Israel selatan dari Gaza pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang genosida Tel Aviv.

Gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, AS, Qatar dan Turki pada Oktober tahun lalu kini memasuki fase kedua, yang mencakup demiliterisasi wilayah tersebut – termasuk pelucutan senjata Hamas – serta penarikan bertahap pasukan Israel.

Hamas telah berulang kali mengatakan, pelucutan senjata adalah garis merah, meskipun mereka telah mengindikasikan dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.

Para pejabat Israel mengatakan bahwa Hamas masih memiliki sekitar 20.000 pejuang dan sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza.

Sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza yang porak-poranda, tetapi masih belum jelas apakah, atau bagaimana, komite tersebut akan menangani masalah demiliterisasi.

Komite tersebut beroperasi di bawah apa yang disebut "Dewan Perdamaian," inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Awalnya dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi pasca-perang, mandat dewan tersebut telah diperluas, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan kritikus dewan tersebut dapat berkembang menjadi saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Trump meluncurkan dewan tersebut di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, bulan lalu, di mana para pemimpin dan pejabat dari hampir dua lusin negara bergabung dengannya dalam menandatangani piagam pendiriannya.

Bersamaan dengan Dewan Perdamaian, Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza – panel penasihat untuk komite teknokrat Palestina – yang terdiri dari tokoh-tokoh internasional termasuk Utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Pada Hari Minggu, Meshal mendesak Dewan Perdamaian untuk mengadopsi apa yang disebutnya sebagai "pendekatan seimbang" yang akan memungkinkan rekonstruksi Gaza dan aliran bantuan kepada sekitar 2,2 juta penduduknya, sambil memperingatkan Hamas "tidak akan menerima pemerintahan asing" atas wilayah Palestina.

"Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun," tegas Meshal.

"Rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing," tandasnya.