200 KK Korban Erupsi Lewotobi Belum Tempati Huntara, Pemkab Flores Timur Desak Warga Pindah
FLORES TIMUR - Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mencatat sekitar 200 kepala keluarga (KK) korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki belum menempati hunian sementara (huntara) yang telah dibangun pemerintah pusat.
Bupati Flores Timur Anton Doni mengatakan, dari total 305 KK terdampak, baru 105 KK yang telah menempati huntara.
“Beberapa memang sudah menempati huntara, tetapi masih ada yang belum ditempati,” kata Anton saat dihubungi dari Kupang, Antara, Selasa, 3 Februari.
Ia menjelaskan, Huntara IV diperuntukkan bagi warga Desa Nobo yang terdampak erupsi. Hunian tersebut selesai dibangun pada akhir November 2025 dan mulai dibagikan kepada warga pada Desember oleh pemerintah daerah.
“Sejak 5 Januari 2026 semua sudah bergeser ke huntara, namun sampai sekarang masih ada yang belum menempati,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjut Anton, melalui pemerintah kecamatan dan desa telah mendorong warga agar segera menempati huntara. Selain untuk mempercepat proses pemulihan, huntara yang tidak ditempati dinilai rentan terdampak banjir dan genangan air, terutama saat cuaca ekstrem.
Kondisi tersebut sempat terjadi pada Sabtu (31/1) hingga Minggu (1/2), yang mengakibatkan 22 KK terdampak genangan di area huntara.
Anton menyebut salah satu alasan warga enggan menempati huntara karena kondisi bangunan yang dinilai belum sesuai harapan. Sebagian warga memilih bertahan di desa karena merasa rumah lama mereka masih lebih layak.
“Namun itu bukan alasan utama. Harapan kita, warga masuk dulu, lalu melakukan pembenahan sebagaimana pengungsi dari desa lainnya,” kata dia.
Ia mengakui, secara geografis lokasi Huntara IV memang rentan terhadap aliran air permukaan dari perbukitan di sekitarnya. Meski demikian, sejumlah upaya telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama instansi terkait, seperti pembuatan parit serta penimbunan karung tanah dan pasir.
“Kendala kami adalah aturan yang tidak membolehkan pembangunan infrastruktur yang bersifat permanen,” ujarnya.
Baca juga:
Di lapangan, kata Anton, pemerintah daerah mendorong inisiatif warga dalam melakukan pembenahan. Permintaan bantuan semen untuk pembuatan pembatas atau pagar agar air tidak masuk rumah diberikan. Inisiatif pembangunan dinding turap juga telah didukung melalui alokasi anggaran yang tersedia.