Penanggulangan Longsor Bandung Barat, Menko PMK: Operasi SAR 24 Jam Nonstop
BANDUNG BARAT - Pemerintah pusat meninjau langsung lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.
Rombongan melihat kondisi wilayah terdampak sekaligus memastikan penanganan pengungsi berjalan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, logistik, hingga layanan kesehatan.
Pemerintah menyebut penanganan longsor dilakukan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Menko PMK Pratikno menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah penyelamatan korban yang masih tertimbun serta perlindungan terhadap warga terdampak yang telah mengungsi.
"Kami mengutamakan penyelamatan jiwa. Operasi SAR dilakukan 24 jam nonstop karena masih ada puluhan warga yang dalam pencarian, bersamaan dengan perlindungan pengungsi dan pencegahan bencana susulan," ujar Pratikno di lokasi, Minggu, 25 Januari.
Berrdasarkan data sementara per Minggu siang, tim SAR gabungan telah menemukan 9 korban meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia, BNPB mencatat 23 orang dilaporkan selamat. Sementara itu, sebanyak 81 jiwa masih dalam pencarian. BNPB menegaskan data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diverifikasi di lapangan.
Kemudian, jumlah pengungsi yang berada di Kantor Desa Pasirlangu per Minggu, 25 Januari pukul 14.00 WIB mencapai 232 jiwa. Rinciannya, 141 jiwa menempati gedung olahraga desa dan 8 jiwa berada di aula desa.
BNPB menyiapkan tiga skema penanganan bagi warga terdampak. Opsi pertama adalah pembangunan hunian sementara (huntara). Opsi kedua, warga dapat tinggal di rumah kerabat dengan dukungan Dana Tunggu Hunian (DTH). Opsi terakhir adalah relokasi ke wilayah yang dinilai lebih aman.
"Tentu penentuan lokasi juga akan melibatkan Badan Geologi supaya lebih aman, masyarakat yang tidak terkena dampak, tapi lokasinya masih rawan, maka akan kita tindaklanjuti walaupun saat ini tidak terkena longsor, itupun harus direlokasi," jelas Suharyanto.
Dalam penanganan longsor ini, pemerintah mengerahkan lima klaster utama yang bekerja terkoordinasi, yakni klaster SAR, kesehatan, logistik, pengungsian dan perlindungan, serta pemulihan.
Klaster SAR dipimpin Basarnas bersama TNI, Polri, BNPB, dan BPBD. Lebih dari 250 personel dikerahkan, didukung alat berat dan teknologi pemantauan udara untuk mempercepat pencarian korban.
"Saat ini lebih dari 250 personel terlatih terlibat langsung dalam operasi SAR, didukung unsur udara dengan drone serta unsur darat. Operasi dilakukan bertahap demi keselamatan seluruh tim," kata Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Klaster kesehatan menyiapkan pos kesehatan lapangan dengan layanan 24 jam, ambulans siaga, serta sistem rujukan bagi korban dengan kondisi kritis. Layanan kesehatan jiwa dan trauma healing juga disediakan bagi para penyintas.
Pos kesehatan ditempatkan di halaman Kantor Desa Pasirlangu dan telah melayani warga yang membutuhkan pemeriksaan.
Baca juga:
Sementara itu, klaster logistik memastikan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, sembako, selimut, dan hygiene kit. Klaster pengungsian dan perlindungan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendampingi keluarga korban terdampak.
Adapun klaster pemulihan disiapkan untuk mendukung pemulihan kehidupan warga, termasuk pelaksanaan relokasi ke wilayah yang dinilai lebih aman.