Hutama Karya Tangani Fasilitas Layanan Publik di 11 Kabupaten/Kota Sumut Pascabanjir Bandang
JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau HK akan mengerjakan paket penanganan keadaan darurat pascabencana di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sedikitnya, ada 11 kabupaten/kota yang akan dilakukan penanganan.
Antara lain, Kabupaten Asahan; Batu Bara; Deli Serdang; Langkat; Padang Lawas Utara; Serdang Bedagai; Toba; serta Kota Binjai; Kota Medan; Kota Tanjung Balai; dan Kota Tebing Tinggi.
Pekerjaan tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat dan memastikan layanan publik kembali berjalan pascabanjir dan tanah longsor di Provinsi Sumut.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menjelaskan, ruang lingkup pekerjaan utama difokuskan pada penanganan dan pemulihan berbagai fasilitas publik strategis terdampak bencana.
"Fokus tersebut meliputi fasilitas kesehatan agar layanan kedaruratan dan pelayanan medis masyarakat dapat kembali berfungsi serta fasilitas pendidikan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar dan pemulihan aktivitas sekolah di wilayah terdampak," ujar Mardiansyah dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 6 Januari.
Selain sektor layanan dasar, penanganan juga mencakup fasilitas penunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Nantinya, perseroan turut menangani pemulihan fasilitas di area pasar untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi warga dan rantai distribusi kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung kondisi lingkungan pasar yang kembali aman dan layak digunakan.
Pada aspek sosial-keagamaan dan layanan komunitas, paket tersebut mencakup penanganan pondok pesantren serta fasilitas peribadatan.
Pekerjaan pada kategori itu diharapkan dapat memulihkan ruang-ruang aktivitas sosial masyarakat, termasuk kegiatan pembinaan, pembelajaran berbasis komunitas serta kegiatan ibadah yang menjadi bagian penting dari ketahanan sosial pascabencana.
Baca juga:
Ruang lingkup juga mencakup penanganan kantor pemerintahan agar layanan administrasi dan koordinasi pemerintahan di daerah terdampak dapat kembali berjalan efektif. Di luar itu, terdapat kategori prasarana strategis lainnya yang memungkinkan penanganan dilakukan pada fasilitas-fasilitas penting yang sifatnya krusial dan dibutuhkan segera sesuai kondisi lapangan.
"Dengan pengalaman dan kapasitasnya dalam membangun infrastruktur, kami optimistis dapat menyelesaikan paket pekerjaan ini dengan kualitas baik dan sesuai dengan ekspektasi semua pihak," katanya.
Mardiansyah mengeklaim, pihaknya menempatkan mutu pelaksanaan dan manajemen keselamatan sebagai prioritas agar proses pemulihan dapat berjalan tertib, aman dan memberikan hasil yang dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
"Penanganan pascabencana menuntut kecepatan sekaligus ketelitian. Kami berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan mengutamakan keselamatan, mutu dan percepatan pemulihan fungsi fasilitas publik agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman," imbuhnya.