Siswa Tak Dipaksa Ambil MBG di Sekolah saat Liburan

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat wajib bagi siswa selama masa libur sekolah. Ia juga membantah anggapan bahwa penyaluran MBG di masa liburan dilakukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran negara.

"Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi, tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir," kata Nanik dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, BGN memahami bahwa upaya perbaikan gizi memang membutuhkan kesinambungan, namun di sisi lain juga menghormati masa libur yang sedang dijalani para siswa. Karena itu, mekanisme penyaluran MBG selama liburan diserahkan kepada kesiapan masing-masing sekolah penerima manfaat.

Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah-sekolah yang bersedia menerima MBG dapat mengajukan permohonan secara sukarela.

"Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering," ujar dia.

Nanik juga menanggapi kritik yang menyebut program MBG saat liburan hanya bertujuan menyerap anggaran. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar karena justru terjadi efisiensi dalam pelaksanaan program.

"Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran karena luar biasa di tahun 2025 itu, bayangkan, anggaran MBG tahun ini Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B," paparnya.

Ia memaparkan, penghematan tersebut dimungkinkan karena tidak seluruh dapur MBG harus dibangun oleh BGN. Sejumlah yayasan dan mitra turut berkontribusi dengan membangun fasilitas dapur secara mandiri.

"Akhirnya biaya yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG Rp15 ribu per makanan; gaji karyawan BGN, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan," ucap Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagaimana arahan Presiden Prabowo, yakni memastikan seluruh anak memperoleh akses makanan bergizi tanpa terkecuali.

"Baik anak usia sekolah yang berada di jalanan, Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis," tuturnya.

Terkait informasi mengenai rencana pemberian makan gratis bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas, Nanik menegaskan bahwa program tersebut bukan merupakan kewenangan BGN.

"Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan program BGN ya," demikian Nanik S. Deyang.