Ahli Gizi Langka, Pemerintah Izinkan Sarjana Kesehatan Masuk Dapur MBG
JAKARTA - Pemerintah melonggarkan syarat ahli gizi yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Posisi tersebut kini dapat diisi oleh lulusan sarjana kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, dan keamanan pangan.
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan ketersediaan sarjana ahli gizi sangat minim.
Karena itu, kebijakan fleksibel ini diambil untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi seiring dengan meningkatnya jumlah dapur penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau ahli gizi enggak ada, memang boleh juga saya kira sarjana kesehatan, kan dia juga belajar gizi kan. Sama sarjana apa satu lagi tadi?Iya pangan, itu dia belajar gizi juga,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, 3 Desember.
Zulhas sapaan akrabnya bilang program MBG harus memenuhi tiga unsur. Pertama, ketersediaan SPPG. Kedua, adanya ahli gizi di tiap SPPG. Ketiga, akuntan.
“Kalau enggak cukup (sarjana ahli gizi), masa kita harus nunggu lulus dulu. Harus (dicari) dari sarjana kesehatan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan, ketersediaan sarjana ahli gizi memang minim di lapangan. Sementara, salah syarat untuk mendirikan dapur MBG adalah adanya ahli gizi.
“Kenyataannya di lapangan memang langka. Sampai terjadi perebutan antar SPPG. Karena itu, kami membuka kesempatan bagi lulusan selain program studi gizi untuk menjadi ahli gizi di SPPG,” kata Dadan.
Baca juga:
Dadan bilang, tugas ahli gizi di dapur penyedia program MBG adalah menyesuaikan makanan yang dihasilkan dengan bahan baku lokal.
Selain itu, kata dia, ahli gizi bertugas memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Kenapa menempatkan ahli gizi di setiap SPPG karena menu itu disusun oleh ahli gizi setiap SPPG, berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal,” tuturnya.