Australia Luncurkan Roadmap AI, Mundur dari Rencana Regulasi Ketat
JAKARTA — Australia pada Selasa 2 Desember merilis National AI Plan, sebuah peta jalan baru untuk mempercepat adopsi kecerdasan buatan (AI) di seluruh sektor ekonomi. Namun, pemerintah memilih tetap mengandalkan regulasi yang sudah ada, meninggalkan rencana awal untuk memperkenalkan aturan yang lebih ketat pada skenario berisiko tinggi.
Hingga saat ini, Australia belum memiliki undang-undang khusus terkait AI. Pemerintahan Partai Buruh (Labor) tahun lalu hanya menyampaikan niat untuk membuat pedoman sukarela sebagai respons terhadap kekhawatiran publik tentang privasi, keamanan, dan transparansi.
Dalam dokumen National AI Plan, pemerintah menyatakan bahwa strategi mereka akan diarahkan pada:
Menarik investasi untuk membangun pusat data (data centre) berteknologi tinggi
Mengembangkan keterampilan AI di dunia kerja untuk melindungi dan menciptakan lapangan kerja
Memastikan keselamatan publik seiring meningkatnya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari
Pendekatan regulasi pemerintah, tulis dokumen itu, akan tetap berbasis pada kerangka hukum Australia yang sudah kokoh. Setiap lembaga dan regulator di berbagai sektor akan bertanggung jawab mengidentifikasi serta menangani potensi risiko terkait AI di wilayah kerja masing-masing.
Baca juga:
AI Safety Institute Mulai Beroperasi 2026
Roadmap ini diterbitkan sebulan setelah pemerintah mengumumkan rencana membentuk AI Safety Institute pada 2026, yang akan membantu otoritas memantau risiko teknologi AI yang terus berkembang serta merespons ancaman baru.
Kekhawatiran global terkait misinformasi yang dipicu oleh alat AI generatif—seperti OpenAI ChatGPT dan Google Gemini—menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat inisiatif ini.
Menteri Industri Federal, Tim Ayres, mengatakan roadmap tersebut dirancang agar masyarakat Australia dapat memanfaatkan teknologi baru sambil menjaga keseimbangan antara inovasi dan manajemen risiko.
“Seiring evolusi teknologi, kami akan terus menyempurnakan rencana ini untuk meraih peluang baru dan bertindak tegas menjaga keselamatan warga Australia,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah ahli menilai dokumen tersebut belum cukup kuat. Niusha Shafiabady, Associate Professor di Australian Catholic University, mengatakan rencana terbaru pemerintah memang ambisius dalam hal pemanfaatan data dan peningkatan produktivitas, namun masih menyisakan “kekosongan kritis”.
“Rencana ini ambisius dalam membuka data dan meningkatkan produktivitas, tetapi kurang dalam aspek akuntabilitas, kedaulatan, keberlanjutan, dan pengawasan demokratis,” katanya.
Dengan pesatnya perkembangan AI global, Australia kini berupaya menyeimbangkan antara dorongan inovasi ekonomi dan perlindungan masyarakat dari risiko teknologi yang berkembang cepat.