Jaga Aksi Buruh di DPR, Jakarta Pusat Kerahkan 1.464 Personel Gabungan

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan total 1.464 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, menegaskan kehadiran aparat untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

“Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Kombes Polisi Susatyo di Jakarta, Kamis (tanggal, jika ada).

Susatyo merinci, massa buruh yang akan menggelar aksi berasal dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Jumlah personel gabungan 1.464 itu khusus untuk pengamanan di DPR/MPR.

Titik Aksi Lain Terpantau

Selain di kawasan Senayan, unjuk rasa juga terpantau di beberapa titik lain di Jakarta Pusat. Aksi tersebut dilakukan oleh aliansi mahasiswa di sekitar kawasan Monas dan juga Kementerian Haji dan Umrah.

Untuk pengamanan di titik-titik lain ini, kata Susatyo, pihaknya menerjunkan jumlah personel yang berbeda.

"Untuk yang di depan DPR/MPR ada 1.464 personel, sementara di titik lainnya ada 734 personel," ujarnya.

Imbauan Tertib dan Larangan Aksi Anarkis

Kapolres Susatyo meminta seluruh massa aksi untuk menyampaikan pendapatnya secara damai dan tertib. Ia juga secara tegas melarang tindakan anarkis seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau melakukan penutupan jalan.

"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban," tegasnya.

Terkait skenario pengalihan arus lalu lintas, ia menyebut sifatnya masih situasional. Warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR/MPR selama aksi berlangsung dan mencari jalur alternatif.

“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” tambah Susatyo.

Di akhir pernyataannya, Susatyo juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi bohong atau hoaks yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu kegaduhan.

"Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional," pungkasnya.