Prabowo Tanggung Jawab Utang Whoosh, Waka DPR: Kalau Ada Permasalahan Hukum Nanti Kita Tanya Aparat
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertanggung jawab atas utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Cucun mengatakan DPR belum membahas soal Whoosh sehingga belum diputuskan apakah akan mendorong adanya pengusutan terhadap dugaan hukum atau tidak.
Menurut Cucun, pada waktunya persoalan utang Whoosh ini akan berjalan sehingga DPR menunggu perkembangan selanjutnya.
"Ya kalau permasalahan hukumnya pasti beda ya. Udah tahu semua kan udah bicara, urusan bisnis-bisnisnya, urusan hukum, pasti nanti akan berjalan," ujar Cucun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 November.
Cucun mengatakan DPR akan membahas persoalan utang Whoosh pada masa persidangan ini. Nantinya, kata dia, komisi terkait akan melihat apakah ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut atau tidak.
"DPR juga kan melihat, pasti teman-teman DPR kalau menghadapi permasalahan hukum nanti akan bertanyakan kepada aparat penegak hukum," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab soal polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Ia meminta PT KAI dan publik tak perlu khawatir.
“PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Kita layani rakyat. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana, itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab untuk itu,” kata Prabowo usai menjajal KRL di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November.
Presiden mengaku sudah mempelajari masalah utang dan pembiayaan operasional Whoosh. Menurut perhitungannya, Indonesia masih sanggup untuk membayar.
“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu, Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, enggak ada masalah itu,” katanya.
Baca juga:
Prabowo mengatakan pemerintah tak boleh menghitung untung-rugi dalam menyediakan transportasi umum yang layak untuk warga. Ia menilai, transportasi umum merupakan layanan yang wajib atau Public Service Obligation (PSO).
Prabowo pun mencontohkan saat ini pemerintah memberikan subsidi hingga 60 persen layanan kereta api, sehingga masyarakat bisa mengakses kereta secara terjangkau.
“Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” jelas Prabowo.
“Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena akan kita, akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” sambung presiden.