Kolaborasi Indonesia-UNCTAD Dorong Ekosistem Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berkelanjutan
JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir bertemu dan Sekretaris Jenderal UN Trade and Development (UNCTAD) Rebeca Grynspan meluncurkan laporan e-Trade Readiness Assessment Indonesia, hasil kolaborasi Indonesia-UNCTAD untuk mengidentifikasi penguatan ekosistem ekonomi digital Indonesia, di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri UNCTAD ke-16, di Jenewa, Swiss.
Inisiatif ini mencerminkan pemanfaatan kerja sama multilateral melalui forum UNCTAD guna mendorong pembangunan sistem digital yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Sebagai salah satu panelis dalam "Ministerial Roundtable on Digital Economy", Wamenlu Tata menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi digital.
"Sebagai negara kepulauan, Indonesia menaruh perhatian besar akan pentingnya konektivitas sebagai peluang mendorong pembangunan. Bagi Indonesia, konektivitas bukan semata tentang menghubungkan pulau, melainkan menghubungkan masyarakat dengan pendidikan, pasar, dan masa depan yang lebih baik," ujar Wamenlu Tata, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 23 Oktober.
Lebih lanjut, Wamenlu Tata juga memaparkan berbagai strategi dan program prioritas Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital nasional, antara lain Palapa Ring Project dan Digital Talent Scholarship serta Digital Leadership Academy, untuk mendorong inklusi serta literasi digital.
Selain penguatan infrastruktur, Wamenlu Tata juga menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM, tata kelola digital, serta dukungan terhadap inovasi digital yang inklusif, termasuk investasi pada kecerdasan buatan (AI), pusat data hijau, dan ekosistem fintech yang inklusif.
Sesi Ministerial Roundtable on Digital Economy dibuka oleh Sekjen UNCTAD dan turut menghadirkan Menteri Perdagangan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Kosta Rika, dan Wakil Menteri Luar Negeri Portugal.
Di sela rangkaian KTM UNCTAD Ke-16, Wamenlu Tata juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang, Permanent Secretary of State Finlandia Jukka Salovaara, hingga Secretary of Economic and Financial Affairs Brasil Philip Fox-Drummond Gough.
Dalam pertemuan bilateral dengan Brasil dan WIPO, Wamenlu Tata menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral, termasuk WTO.
Baca juga:
- Indonesia Dikabarkan akan Menjadi Komponen Utama Pasukan Internasional di Gaza, Begini Penjelasan Kemlu
- Wamenlu RI Tegaskan Transformasi Ekonomi Harus Berorientasi pada Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
- Amerika Serikat Kutuk Uji Coba Rudal Korea Utara
- WHO Lakukan Evakuasi Medis 41 Pasien Kritis dari Jalur Gaza
Dengan WIPO, dibahas pula inisiatif Indonesia mengenai penguatan tata kelola royalti global di era digital, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan global database untuk memperkuat kinerja lembaga manajemen kolektif (LMK) di Global South.
Sementara itu, Finlandia memuji langkah besar Indonesia dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan gizi dan taraf pendidikan, serta menggerakkan perekonomian lokal.
"Melalui forum UNCTAD, Indonesia akan terus memajukan diplomasi ekonomi yang berorientasi pada pembangunan inklusif, perdagangan yang adil, dan inovasi berkelanjutan," pungkas Wamenlu Tata.