IKN Jadi Proyek Strategis Nasional yang Jalan di Tempat? Cek Faktannya di Sini
YOGYAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) terindikasi mengalami kemacetan atau jalan di tempat. Hal ini merujuk pada melambatnya progress konstruksi pasca transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa pihak juga mempertanyakan keberlanjutan proyek ini, yang semula dirancang sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus simbol pemerataan pembangunan Indonesia.
Lantas, benarkah IKN jadi proyek strategis nasional yang jalan di tempat? Yuk cari tahu faktanya dalam ulasan di bawah ini.
IKN Jadi Proyek Strategis Nasional yang Jalan Ditempat?
Berdasarkan penelusuran VOI, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, belum ada proyek baru di IKN yang direalisasikan. Pembangunan IKN saat ini masih berkutat pada penyelesaian kompleks gedung-gedung lembaga eksekutif dan sejumlah infrastruktur dasar lainnya.
Seperti yang kita tahu, di periode akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, hunian pekerja, dan kantor pemerintahan berjalan cukup agresif, didukung alokasi dana negara yang signifikan.
Sebelum Jokowi lengser, Otorita IKN (OIKN) telah melaksanakan 8 tahap groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp58 triliun. Proyek-proyek itu diresmikan secara bervarisi di setiap tahapnya.
Akan tetapi, setelah Prabowo memegang tampuk kekuasaan, proyek IKN terkesan mengalami perlambatan.
Merujuk Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) Bab VI, pembangunan IKN dilakukan dalam lima tahapan dengan rincian sebagai berikut:
- Tahap I dikerjakan selama kurun 2022-2024 pemindahan tahap awal.
- Tahap II 2025-2029 merupakan pembangunan IKN sebagai area inti yang Tangguh.
- Tahap III 2030-2034, pembangunan IKN dikerjakan lebih progesif.
- Tahap IV 2035-2039, membangun infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.
- Tahap V 2040-2045 mengokohkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua.
Terkait hal ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa progress pembangunan IKN pada tahap I sudah mencapai 70 persen. Pada tahap ini, terdapat 109 paket pekerjaan fisik seperti perkantoran, jalan, air minum, listrik, persampahan.
Soal proyek pembangunan jalan tol, Basuki menyampaikan bahwa pemerintah sudah membangun sepanjang 56,8 kilometer dari Balikpapan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Tak hanya itu, pemerintah juga sudah membangun jalan nontol sepanjang 12,2 kilometer dan landasan bandara alias runaway sepanjang 3 kilometer.
Sedangkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri sudah dikerjakan sebanyak 36 unit. Adapun total jumlah menteri di kabinet Prabowo sebanyak 48.
Pada pertengahan September lalu, Basuki mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN menjadi Rp14,92 triliun ke DPR. Namun, Badan Anggaran DPR menolak permintaan tersebut. Hal ini membuat anggaran OIKN pada 2026 tidak berubah alias tetap sebesar RP6,2 triliun.
Penolakan tamabahan anggaran itu berdampak pada progres pembangunan IKN tahap II yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur pendukung.
Pembangunan IKN juga berpotensi mundur dari target akibat penolakan itu. Padahal proyek ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan rampung pada 2028, sesuai target Presiden Prabowo yang menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik lewat Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Baca juga:
Meski progresnya terlihat lesu, pembangunan IKN dipastikan tidak jalan di tempat. Akan tetapi progress pembangunannya kini akan disesuaikan dengan realitas fiskal dan arah kebijakan pemerintah.
Demikian ulasan soal IKN yang dianggap jadi proyek strategis nasional yang jalan di tempat. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan pembaca. dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.iD.