Yield Obligasi Pemerintah Turun, Cerminkan Berkurangnya Risiko Investasi di Indonesia
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penurunan imbal hasil (yield) obligasi mampu menekan beban bunga utang sekaligus menjaga minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Adapun, imbal hasil obligasi pemerintah turun signifikan, yakni sebesar 88 basis poin (bps) secara year-to-date (ytd).
Berdasarkan data lelang Surat Utang Negara (SUN) terakhir per 7 Oktober 2025, yield SBN tenor 10 tahun tercatat sebesar 6,77 persen (ytd). Angka ini masih berada dalam kisaran asumsi APBN yang menargetkan yield SBN 10 tahun di level 6,7 persen.
"Ini menjadikan, sinyal positif bahwa persepsi risiko terhadap indonesia semakin menurun. Sekaligus mencerminkan aktivitas efektivitas bauran kebijakan kita dalam menjaga stabilitas dan daya tarik pasar surat utang domestik," ujarnya dalam konferensi pers APBNKita, Selasa, 14 Oktober.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap surat utang Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang baik.
Menurutnya hal ini dinilai sebagai keuntungan karena pemerintah dapat menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga menurunkan biaya modal (cost of capital).
"Jadi kepercayaan kepada surat utang kuta bagus. Menurut saya untung, kenapa? Karena nanti penerbitan surat utang bunganya lebih murah. Jadi cost of capital saya menjadi lebih murah dari sebelumnya," tuturnya.
Baca juga:
Purbaya juga menilai bahwa kondisi ini mencerminkan optimisme investor baik asing maupun domestik terhadap prospek ekonomi Indonesia yang dinilai stabil dan memiliki peluang tumbuh lebih baik ke depan.
Sebagai informasi, per Juni 2025, total utang pemerintah mencapai Rp 9.138,05 triliun, dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,86 persen.
Menurut data dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp1.157,18 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun. Angka ini sedikit turun dibanding posisi Mei 2025 yang tercatat sebesar Rp9.177,48 triliun.