Kepala Otorita Ungkap Rumah Pimpinan dan Anggota Legislatif di IKN Mulai Dibangun 2025

JAKARTA - Rumah pimpinan beserta anggota DPR dan DPD RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dibangun mulai tahun 2025.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September.

"Itu sudah dimulai tahun ini. Yang sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," ujar Basuki.

Basuki mengatakan, proyek hunian tersebut akan digarap dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) tahun 2025-2027.

Total, ada 732 rumah yang akan dibangun untuk pimpinan serta anggota DPR dan DPD RI di IKN.

Rinciannya, sebanyak 3 rumah tapak untuk Ketua DPR dan 15 rumah tapak untuk Wakil Ketua DPR dengan masing-masing luasnya 580 meter persegi.

Kemudian, dibangun 567 unit rumah susun (rusun) untuk Anggota DPR RI dan 147 unit rusun untuk Anggota DPD dengan masing-masing luasnya 390 meter persegi.

"Mungkin untuk pimpinan bisa tapak, tapi anggota kami usulkan bisa menjadi rusun," ucapnya.

Menurut Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu, keputusan pemilihan rumah tapak maupun rusun dipengaruhi oleh ketersediaan tanah di IKN.

"Karena begitu rumah tapak, itu butuhnya 567 tambah 147 itu butuh lahan lebih luas," terang Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan, kebutuhan pembangunan hunian tersebut mencapai Rp4,73 triliun.

Sementara yang sudah ditender pada 2025 ini adalah senilai Rp3,68 triliun.

"Itu pekerjaannya tujuh paket bangunan gedung kawasan legislatif. Jadi, ada tiga paket jalan, dua paket embung, satu paket kolam, satu paket bangunan pendukung atau paket jaringan, semuanya ada di situ," tutur dia.