Penanganan Kasus Gratifikasi Bupati Nganjuk yang Kena OTT Diserahkan KPK ke Bareskrim
JAKARTA - Penanganan kasus dugaan gratifikasi lelang jabatan perangkat desa dan camat yang dilakukan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat diserahkan KPK ke Bareskrim Polri. OTT Bupati Nganjuk memang dilakukan tim gabungan KPK-Bareskrim.
OTT tim gabungan terhadap Bupati Nganjuk dilakukan setelah KPK menerima laporan dugaan gratifikasi lelang jabatan perangkat desa dan camat sekitar akhir Maret 2021.
Tim KPK kemudian berkordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Ternyata, aduan yang sama juga diterima Bareskrim Polri.
Dari situ, KPK dan Bareskrim bersinergi melakukan penyelidikan hingga tim gabungan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
OTT dilakukan Minggu, 9 Mei setelah mendapatkan informasi adanya penyerahan uang oleh pihak-pihak terkait dengan proses pengisian jabatan perangkat desa dan camat di Pemkab Nganjung.
“Tim Gabungan kemudian menindaklanjuti dan selanjutnya mengamankan 4 orang camat di wilayah Kabupaten Nganjuk beserta barang bukti uang. Setelah dilakukan permintaan keterangan diperoleh fakta bahwa dugaan penerimaan sejumlah uang dimaksud dikumpulkan atas arahan Bupati Nganjuk,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers, Senin, 10 Mei.
Baca juga:
- Wali Kota Bobby Nasution Dapat 1.000 Paket Sembako dari Jokowi, Langsung Dibagikan ke Warga Medan
- Pemerintah Jabodetabek Sepakat Tutup Tempat Pemakaman untuk Ziarah Saat Libur Lebaran
- Update COVID-19 per 10 Mei: Kasus Baru 4.891, Kasus Meninggal Bertambah 206
- Bocah Pengemudi VW Beetle Kuning yang Tabrak Polisi di Prambanan Dijerat Pidana
Tim gabungan juga menemukan fakta adanya beberapa dugaan para camat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Hingga akhirnya KPK-Bareskrim menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
“Untuk efektifitas dan percepatan maka penyelesaian perkara akan dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. KPK akan melakukan supervisi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK,” sambung Lili.
Dia memastikan sinergi antar aparat penegak hukum akan terus dilakukan dalam pemberantasan korupsi
“Perkara ini menjadi pengingat sekaligus peringatan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan penanggungjawab anggaran di daerahnya, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Sebab, KPK dan Polri akan tetap dan terus berkomitmen bersinergi memberantas korupsi hingga ke akarnya, hingga negeri ini bersih dari korupsi,” tegas Lili.