DPR RI Resmi Bahas RAPBN 2026, Ini Pandangan Seluruh Fraksi
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Adapun proses ini dimulai usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025 dan setiap fraksi memberikan pandangan umum terhadap rancangan anggaran perdana yang sepenuhnya dirancang oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mayoritas fraksi sepakat bahwa APBN 2026 harus menjadi alat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan merespons tantangan global yang semakin kompleks.
Anggota Fraksi PDIP Rio A.J. Dondokambey menegaskan, APBN merupakan amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat dan pelaksanaan APBN harus membawa dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mendorong penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait strategi transformasi ekonomi dan sumber pertumbuhan yang bernilai tambah.
Kemudian juga menyoroti target pertumbuhan 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen, serta meminta agar sasaran tersebut benar-benar mampu memperkuat daya beli masyarakat.
Anggota Fraksi Golkar Hamka B.Kady memandang RAPBN 2026 sebagai fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045 dan turut menyoroti tantangan dalam negeri, seperti menyusutnya kelas menengah, tingginya angka stunting, serta menurunnya kontribusi sektor manufaktur.
Selain itu, Fraksi Golkar menilai APBN 2026 harus menjadi instrumen kunci untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029
Anggota Fraksi Gerindra Danang W.S. menyampaikan dukungan pada RAPBN 2026 yang menekankan kedaulatan di bidang pangan, energi, dan ekonomi.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menganggap target pertumbuhan 5,4 persen sebagai bentuk optimisme yang realistis dan juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, dan mendukung konsumsi rumah tangga.
Anggota Fraksi Nasdem Ratih Megasari Singkarru menyebut RAPBN 2026 sebagai cerminan awal arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, serta turut mendukung program prioritas di sektor pangan, energi, serta program makan bergizi gratis.
Kemudian, Fraksi NasDem juga menyoroti belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah Rp649,9 triliun, serta meminta agar pengurangan transfer daerah disertai efektivitas program kementerian agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, alokasi belanja pemerintah pusat juga diharapkan mempercepat program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta penguatan pertahanan
Anggota Fraksi PKB Ratna Juwita Sari menilai target pertumbuhan 5,4 persen cukup moderat, namun menekankan bahwa hal tersebut hanya bisa tercapai jika pemerintah konsisten menjalankan industrialisasi dan hilirisasi. Serta menyoroti target lifting migas yang dinilai belum sejalan dengan visi kemandirian energi.
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong pemerintah menetapkan target pengangguran yang lebih optimis, memanfaatkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja formal.
Anggota Fraksi PKS Amin menyatakan dukungan pada target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, asalkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendukung program makan bergizi gratis dan menilai program ini penting untuk pemenuhan gizi, peningkatan kualitas SDM, dan pembentukan generasi unggul di masa depan.
Anggota Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig menyatakan bahwa target inflasi 2,5 persen dinilai realistis, namun mengingatkan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Baca juga:
Selain itu, Fraksi PAN juga menekankan perlunya penguatan penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Serta mendorong perluasan basis pajak yang adil, modernisasi sistem perpajakan, serta peningkatan kepatuhan.
Anggota Fraksi Demokrat Andi Muzakkir Aqil menekankan agar delapan agenda prioritas dalam RAPBN 2026 benar-benar menyasar kebutuhan rakyat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan energi dan pangan.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya transparansi, termasuk dalam pelaksanaan program sertifikasi halal, peningkatan gaji ASN, serta pemberian subsidi yang tepat sasaran.