Ada 5.885 SPPG Beroperasi Sampai Agustus 2025, Bos BGN: Murni Dibiayai Uang Masyarakat

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, sebanyak 5.885 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah operasional sampai Agustus tahun 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ribuan SPPG itu telah tersebar di 38 provinsi Indonesia.

"Bahwa SPPG yang sekarang sudah operasional jumlah totalnya adalah 5.885, sudah mencakup di 38 provinsi, 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan," ujar Dadan dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

Dadan menambahkan, ada puluhan ribu SPPG lagi yang akan beroperasi dan saat ini dalam tahap verifikasi.

"Selain 5.885 sudah operasional, ada juga hampir 19.000 yang mendekati operasional sedang verifikasi," kata dia.

Menurut Dadan, semua SPPG itu bukan memakai APBN dan 100 persen dibiayai oleh uang masyarakat.

"Dan perlu diketahui pembangunan SPPG yang 5.885 ditambah hampir operasional 19.000 itu sepenuhnya 100 persen dibiayai oleh uang masyarakat," ucapnya.

Sehingga, kata Dadan, sudah ada sekitar Rp48 triliun uang beredar di masyarakat sampai saat ini.

"Jadi, kalau 19.000 ditambah 5.885 ada sekitar 24.000, kalau dikalikan masing-masing Rp2 miliar saja itu angka Rp48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat dan itu bukan APBN" jelas dia.

"Jadi, APBN yang per hari ini diserap sejumlah Rp10,3 triliun itu murni untuk intervensi pemenuhan gizi," pungkasnya.