Kartu PraKerja Tetap Jalan Meski Diusulkan Jadi BLT
JAKARTA - Pemerintah menjawab desakan publik agar program Kartu Prakerja yang jadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartato, saat ini program BLT dari pemerintah sudah banyak diberikan kepada masyarakat. Sehingga, program Kartu Prakerja tidak perlu diubah jadi BLT. Program Kartu Prakerja ini kata dia, harus tetap berjalan untuk membantu para pekerja yang dirumahkan akibat pandemi ini.
"Terkait Kartu Prakerja kita sudah punya banyak BLT dan seperti dijelaskan dalam BLT itu ada paketnya Rp105 triliun dan dan di dalam paket itu ada tambahan untuk Kartu Prakera Rp10 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube resmi Sekretariat Kabinet, Rabu, 22 April.
Airlangga mengatakan, Kartu Prakerja awalnya berfungsi menjadi program yang membantu penambahan kemampuan calon pekerja. Namun, karena situasi pandemi COVID-19. akhirnya kartu ini dimanfaatkan memberikan pelatihan bagi pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dirumahkan tanpa penghasilan.
Lagipula, menurut dia, Kartu Prakerja hanya akan menjadi jaring pengaman sosial sementara atau akan kembali pada desain awal untuk menambah kemampuan para pencari kerja ketika pandemi ini berakhir.
Sementara bantuan langsung tunai (BLT), Airlangga menjelaskan, diperuntuk masyarakat terdampak COVID-19, lewat bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan lainnya.
"Nanti juga ada padat karya di Kementerian Pertanian, Kelautan, dan Pekerjaan Umum. Sehingga ini (Kartu Prakerja) menjadi salah satu daripada jaring pengaman sosial. Bukan satu-satunya," tegas dia.
Sehingga, daripada menambah BLT, Airlangga berharap masyarakat bisa memanfaatkan Kartu Prakerja untuk menambah kemampuan baru yang pastinya akan berguna ketika masa pemulihan setelah pandemi COVID-19. Apalagi, pelatihan ini nantinya juga akan ada pelatihan offline atau tatap muka, tentunya setelah COCVID-19 berakhir.
Selain mendapat kemampuan baru dengan ikut pelatihan, masyarakat juga nantinya juga akan mendapat bantuan uang dari pemerintah sebesar Rp600 ribu selama empat bulan.
Baca juga:
Sebelumnya, Peneliti di Institute for Develompent of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Kartu Prakerja bukanlah jawaban atas kesulitan bagi para pekerja yang terdampak atau terpaksa harus dirumahkan akibat penyebaran COVID-19.
"Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau BLT dibandingkan dengan pelatihan online," kata Bhima dalam keterangan tertulisnya.
Sehingga untuk menghindari pemborosan anggaran, harusnya pemerintah menyetop Kartu Prakerja dan mengalihkan anggaran itu kepada masyarakat agar berdampak langsung pada daya beli.
Jika masih ngotot ingin mengadakan program Kartu Prakerja dengan dalih menambah kemampuan bagi masyarakat terdampak, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi internet.
"Dibandingkan dengan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama tiga sampai lima bulan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di YouTube dan platform gratis," ujarnya.