DPR: Jangan Pukul Rata, Study Tour Juga Bisa Jadi Ilmu
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa menilai perlunya pertimbangan bagi kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat untuk melarang pelaksanaan study tour. Misalnya terkait relevansi terhadap pembelajaran dan dampaknya terhadap orang tua siswa.
"Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika bicara soal study tour, bukan cuma soal membebani orang tua. Memang harus dipikirkan bagaimana caranya study tour yang dimaksud tentu sangat, harus sangat berkaitan erat dengan pembelajarannya," ujar Ledia Hanifa, Kamis, 31 Juli.
"Apa yang diperlukan, juga bagaimana guru punya keterampilan untuk membuat anak bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di sekitarnya. Tapi tidak semua bisa dipenuhi dengan sekadar dari lingkungan itu," sambungnya.
Anggota komisi di DPR yang membidangi urusan pendidikan itu kemudian menyinggung kondisi khusus bagi sekolah menengah kejuruan (SMK), yang membutuhkan kunjungan industri sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran. Menurut Ledia, kunjungan industri bukan hanya sekadar tambahan, melainkan elemen penting dalam mempersiapkan siswa SMK agar siap kerja.
"Saya baru menerima curhatan dari sejumlah guru sekolah menengah kejuruan. Karena bagi SMK, kunjungan industri itu adalah bagian dari pembelajaran. Anak kan disuruh lulus SMK siap kerja tapi (kalau kunjungan dilarang) nggak pernah lihat dunia industri kayak apa," tutur Legislator asal dapil Jawa Barat I itu.
Oleh karena itu, Ledia menekankan pentingnya pendekatan yang tidak seragam dalam menyikapi kegiatan study tour dan kunjungan industri. Ia mendorong agar kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah dan siswa.
"Tidak semua bisa dipukul rata. Ada, harus ada tetap persyaratan dan kebutuhan, kebutuhan-kebutuhannya apa, bagaimana gitu. Di samping juga sekolah harus memikirkan juga, harus yang bagaimana yang lebih efisien, yang tidak memberatkan orang tua tapi anak tetap dapat ilmunya," kata Ledia.
Ledia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menilai, setiap pemangku kebijakan harus duduk bersama dan menemukan solusi terbaik yang berpihak pada pendidikan dan kesejahteraan siswa.
Baca juga:
"Ini yang harus dicari titik temunya, dirundingkan bersama karena ada banyak kebutuhan-kebutuhan pembelajaran yang memang mau tidak mau, seperti yang tadi saya ceritakan tentang anak-anak SMK itu, yang juga dia harus dilaksanakan," ucapnya.
"Ini juga jadi bagian yang sangat penting untuk duduk bersama, berkomunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga, kota kabupaten, dan juga pihak sekolah. Saya rasa itu jadi akan ada jalan keluar kalau duduk bersama, karena tidak bisa dipukul rata sama semuanya," pungkas Ledia.