Hubungi Menteri Pertanian Bahas Beras Oplosan Food Station, Pramono Bilang Ini
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sempat menghubungi Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa waktu lalu untuk membahas kasus beras oplosan yang menyeret PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu BUMD DKI.
Saat menghubungi Amran pekan lalu, Pramono tengah melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat. Kepada Amran, Pramono menyerahkan semua tindak lanjut temuan pelanggaran mutu beras kepada Kementerian Pertanian dan pihak aparat.
"Sebelum saya sampai di Jakarta saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi," ungkap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli.
Menurut, Pramono, semua pihak yang terlibat dalam kasus beras oplosan, termasuk anak buahnya di Food Station jika terbukti, harus bertanggung jawab.
Namun, Pramono juga memberi kesempatan kepada pihak Food Station untuk mengklarifikasi persoalan dan membeberkan bukti yang sebenarnya bilamana mereka merasa tak bersalah. Hal itu dikatakan Pramono saat memanggil Direktur Utama PT Food Station pada Selasa, 22 Juli lalu.
"Saya juga kemudian menyampaikan, 'kalau kalian semua tidak melakukan seperti apa yang dipikirkan, ya harus disampaikan apa adanya'," ujar Pramono.
"Karena memang Food Station Tjipinang ini kan salah satu yang kemudian menjaga harga di Jakarta dan juga untuk supaya inflasi tidak terjadi naik tinggi, maka mereka mempunyai kontribusi yang signifikan untuk itu," tambahnya.
Baca juga:
- Kompolnas Ketahui Isi Kresek Hitam yang Dibuang Diplomat Kemenlu
- Usai Kantongi Keterangan Kepala BPKH, KPK Pastikan Penyelidikan Korupsi Penyelenggaraan Haji Jalan Terus
- Pramono Klaim Pengelolaan Transportasi Jakarta Lebih Baik Ketimbang New York
- Kasus Tewasnya Diplomat Kemenlu, Kompolnas: Slot Pintu Kamar Terkunci Dari Dalam
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono mengatakan, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium independen.
Hasil pengujian menunjukkan beberapa merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi persyaratan mutu sebagai beras premium sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ditemukan produk tersebut dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga:
- Kompolnas Ketahui Isi Kresek Hitam yang Dibuang Diplomat Kemenlu
- Usai Kantongi Keterangan Kepala BPKH, KPK Pastikan Penyelidikan Korupsi Penyelenggaraan Haji Jalan Terus
- Pramono Klaim Pengelolaan Transportasi Jakarta Lebih Baik Ketimbang New York
- Kasus Tewasnya Diplomat Kemenlu, Kompolnas: Slot Pintu Kamar Terkunci Dari Dalam
Kementan juga menyoroti informasi lain yang beredar di media terkait dugaan praktik pengoplosan beras di Pasar Induk Beras Cipinang.
Seorang pedagang mengungkap adanya pesanan 10 ton beras dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram. Setiap karung berisi campuran berbagai jenis beras, diduga untuk menekan harga dan meraup keuntungan lebih besar.
"Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Daripada sibuk menangkis isu di media, kami ingin melihat langkah nyata untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat," tegas Arief.