IESR Sebut Butuh Investasi 285 Miliar Dolar AS demi Target NZE 2030
JAKARTA - Pemerintah telah mencanangkan target penurunan emisi Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Sektor kehutanan, energi dan industri menjadi kunci dalam mencapai target tersebut.
Bahkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mencanangkan target penurunan emisi menuju NZE pada 2050 atau 10 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional.
Target tersebut kemudian diturunkan melalui peta jalan strategi dekarbonisasi sektor industri dengan sembilan subsektor prioritas utama, yakni industri semen; industri pulp & kertas; industri besi & baja; industri pupuk; industri petrokimia; industri tekstil; industri otomotif; industri keramik & kaca; serta industri makanan & minuman.
Program Manager Dekarbonisasi Industri Institute for Essential Service Reform (IESR) Juniko Nur Pratama mengatakan, untuk mengejar target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030, sedikitnya diperlukan investasi mencapai 285 miliar dolar AS.
"Indonesia membutuhkan setidaknya 285 miliar dolar AS investasi yang selaras dengan target iklim untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2030," ucap Juniko dalam acara Media Luncheon bertajuk "Dekarbonisasi Industri dan Tantangan Buruh dalam Adaptasi Dunia Kerja" di Jakarta, Selasa, 22 Juli.
Juniko menilai, investasi tersebut berpotensi membuka lapangan pekerjaan untuk 1,7 juta orang hingga 2045 mendatang serta memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp638 triliun pada 2030.
Menurut dia, ada lima pilar dalam mewujudkan karbon bersih atau net zero emissions (NZE) di sektor perindustrian, yakni dekarbonisasi ketenagalistrikan; subtitusi bahan bakar ramah lingkungan; peningkatan efisiensi energi; efisiensi sumber daya; serta teknologi ramah lingkungan dan penangkapan karbon (CCUS).
Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33/2023 tentang Konservasi Energi di Indonesia, industri diharapkan dapat menghemat 5,28 MTOE pada 2030. Namun perkembangannya, hanya 217 dari 450 industri yang telah melaporkan upaya manajemen energinya.
"Dari hasil analisis IESR, beberapa industri di Indonesia telah memiliki intensitas energi cukup baik dibanding dengan rerata global. Namun begitu, dalam mencapai emisi nol bersih upaya lebih ambisius dibutuhkan," ujar dia.
Sementara itu, menurut Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA), efisiensi energi dan intensitas energi harus meningkat dua kali lipat dalam dekade ini, dari 2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 4 persen setiap tahunnya hingga 2030.
"Target ini lebih tinggi dari skenario NZE pemerintah (1,8 persen per tahun)," ungkap Juniko.
Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara menuturkan, penerapan industri hijau masih menjadi pilihan bagi setiap perusahaan di sektor besi dan baja.
"Penerapan industri hijau di sektor industri besi dan baja masih sekadar tahap imbauan atau pilihan, bukan tuntutan paksaan atau keharusan," jelasnya.
Baca juga:
Harry menilai, masih sedikit perusahaan besi dan baja yang tergabung dalam IISIA telah menerapkan industri hijau. Meski begitu, kata dia, ketertarikan industri besi dan baja untuk menerapkan industri hijau masih cukup tinggi.
"Kalau dari anggota IISIA memang masih sedikit (yang menerapkan industri hijau), karena butuh investasi sangat tinggi dan insentif menggiurkan untuk industri. Akan tetapi, minat industri untuk menerapkan industri hijau masih tinggi," tuturnya.