Gabung BRICS Bukan Simbolik, Indonesia Bisa Ditekan AS Soal Papua
JAKARTA – Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mengingatkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan luar negeri di tengah memanasnya konflik global. Menurutnya, posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan Iran-Israel, serta rivalitas antara Amerika Serikat dan BRICS dapat membawa dampak strategis yang tidak bisa diabaikan.
Dalam diskusi terbatas bertajuk "Dampak Konflik Israel-Iran terhadap Indonesia" yang digelar Grup Diskusi Patiunus 75 di Senayan Park, Kamis 10 Juli, Syahganda menyoroti keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai langkah yang bukan sekadar simbolik, tetapi berkonsekuensi serius.
"Amerika sudah lebih dari 30 tahun meng-implan kekuatan intelijen dan militer di Indonesia. Kita berani melawan? Anggaran militer mereka 963 miliar dolar AS, NATO bahkan 1,5 triliun dolar. Kekuatan kita apa?" ujarnya.
Ia menyebut pernah bertanya kepada salah satu perwira tinggi TNI aktif di bidang intelijen soal risiko jika Amerika Serikat tidak senang dengan arah kebijakan Indonesia.
"Kalau Amerika serius bantu Papua merdeka bagaimana? Jawabnya: tidak usah Amerika, proxy CIA saja bergerak, Papua bisa merdeka," katanya.
Diskusi ini turut dihadiri sejumlah tokoh, seperti Laksamana (Purn) Marsetio, pengamat geopolitik Dina Sulaeman, Wakil Ketua Umum Kadin Pahala Nugraha Manshuri, serta Bambang Soesatyo sebagai tuan rumah. Hadir pula Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Nasir Tamara, Abdullah Rasyid, Hendrajit, Teguh Santosa, Rizal Dharma Putra, Said Didu, dan sejumlah mantan duta besar.
Syahganda juga menyinggung kondisi dalam negeri. Menurutnya, melemahnya militansi rakyat akibat korupsi dan turunnya daya beli selama pemerintahan Jokowi menjadi tantangan besar. Ia meminta Prabowo tidak terjebak dalam lingkaran elite eks kabinet lama yang menurutnya penuh kepentingan.
"Orang-orang itu selama ini hanya ABS – asal bapak senang. Mereka bisa saja menipu Prabowo," tegasnya.
Ia juga mengkritik tindakan Amerika Serikat yang menurutnya berani mengebom tiga situs nuklir Iran, menunjukkan potensi ancaman lanjutan.
"Kalau sudah berani membom negara lain, dia akan berhenti? Tidak. Dia akan terus mengintai," katanya.
Baca juga:
Sebagai penutup, Syahganda menekankan pentingnya dukungan rakyat dalam menjaga kedaulatan nasional. Ia meminta agar kebijakan besar, termasuk orientasi Indonesia ke BRICS, tidak diambil secara elitis, tapi dengan melibatkan aspirasi publik.
"Prabowo harus mendengar suara rakyat. Jangan jadi presiden elitis yang tak terkoneksi dengan people power. Dalam situasi perang, itu sangat berbahaya," pungkasnya.