Vietnam Perintahkan Pemblokiran Telegram, Ternyata Ini Penyebabnya
JAKARTA - Kementerian Teknologi Vietnam telah memerintahkan penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir aplikasi perpesanan Telegram karena dinilai tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh para penggunanya. Telegram menyatakan bahwa mereka terkejut dengan keputusan tersebut.
Dalam sebuah dokumen tertanggal 21 Mei yang ditandatangani oleh wakil kepala departemen telekomunikasi Kementerian Teknologi, perusahaan telekomunikasi diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah guna memblokir Telegram dan melaporkan hasilnya kepada kementerian paling lambat tanggal 2 Juni.
Langkah ini diambil atas permintaan dari departemen keamanan siber Vietnam setelah polisi melaporkan bahwa 68% dari 9.600 saluran dan grup Telegram di Vietnam telah melanggar hukum, termasuk dugaan penipuan, peredaran narkoba, dan “kasus-kasus yang diduga terkait terorisme”.
Kementerian meminta penyedia layanan telekomunikasi untuk “menerapkan solusi dan langkah-langkah untuk mencegah aktivitas Telegram di Vietnam,” demikian bunyi dokumen tersebut. Pemerintah Vietnam mengonfirmasi langkah-langkah tersebut melalui portal resminya.
“Telegram terkejut dengan pernyataan tersebut,” kata perwakilan Telegram dikutip VOI dari Reuters.
“Kami telah merespons permintaan hukum dari pemerintah Vietnam tepat waktu. Pagi ini kami menerima pemberitahuan resmi dari Otoritas Komunikasi terkait prosedur notifikasi layanan standar sesuai regulasi telekomunikasi baru. Batas waktu untuk merespons adalah 27 Mei, dan saat ini kami sedang memproses permintaan tersebut,” lanjutnya.
Seorang pejabat dari Kementerian Teknologi menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan karena Telegram tidak mau berbagi data pengguna dengan pemerintah dalam proses penyelidikan kriminal.
Polisi dan media pemerintah Vietnam telah berulang kali memperingatkan masyarakat terkait potensi kejahatan, penipuan, dan pelanggaran data melalui saluran dan grup Telegram.
Telegram, yang bersaing secara global dengan aplikasi media sosial lain seperti WhatsApp milik Facebook dan WeChat, masih dapat diakses di Vietnam hingga Jumat.
Baca juga:
Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam dikenal dengan sensor medianya yang ketat dan tidak mentoleransi perbedaan pendapat. Negara ini secara rutin meminta perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Google (YouTube), dan TikTok untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memberantas konten yang dianggap “berbahaya”, termasuk yang bersifat ofensif, palsu, atau anti-pemerintah.
Telegram dituduh tidak menerapkan aturan yang mewajibkan platform media sosial untuk memantau, menghapus, dan memblokir informasi yang melanggar hukum, menurut dokumen tersebut.
Selain itu, menurut informasi dari kepolisian, “banyak grup dengan puluhan ribu anggota dibuat oleh pihak oposisi dan kelompok reaktif yang menyebarkan dokumen anti-pemerintah.”
Platform ini, yang digunakan secara gratis dan memiliki hampir 1 miliar pengguna di seluruh dunia, telah beberapa kali menjadi pusat kontroversi terkait keamanan dan kebocoran data, termasuk di Prancis, di mana pendirinya, Pavel Durov, sempat ditahan tahun lalu.