4 Kawasan Wisata Puncak Disegel Buntut Banjir, Komeng: Bagus Pak Gubernur

JAKARTA- Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Alfiansyah Bustami atau Komeng menyambut baik langkah Pemerintah menyegel empat tempat wisata di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyegelan itu dilakukan karena melanggar izin alih fungsi lahan dan diduga memicu banjir. 

Menurut Komeng, langkah gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang cepat tanggap merespons bencana banjir puncak sangat bagus. Kata Komeng, kawasan Puncak merupakan awal dari menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta dan Bekasi yang belakangan ini terjadi. 

"Bagus Pak Gubernur. Kalau memang itu penyebab terjadinya banjir. Karena yang seharusnya resapan air, ini jadi bangunan. Puncak itu hulunya, hilirnya ada ke Jabodetabek," ujar Komeng, Jumat, 7 Maret. 

Komeng lantas meminta pemerintah tidak pilih kasih melakukan penindakan. Dia mengatakan semua bangunan yang melanggar aturan harus ditertibkan.

"Tidak pilih kasih, baik itu punya BUMD atau swasta, kalau memang mengganggu harus ditertibkan," tegasnya.

Selain alih fungsi lahan wisata, Komeng menyebut bangunan di bantaran sungai juga perlu ditertibkan. Menurutnya, hal itu penting untuk memastikan aliran sungai tetap lancar.

"Bangunan yang di bantaran sungai mulai dari hulu sampai hilir juga ditertibkan. Biar aliran sungai lancar," katanya.  

Diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudy Susmanto menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Kamis 6 Maret. Penyegelan dilakukan lantaran tempat wisata itu melanggar alih fungsi lahan.

Adapun lokasi yang disegel yang pertama yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas dan Eiger Adventure Land.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya akan mengembalikan alam Jawa Barat seperti semula sesuai dengan penataan ruang. Hal itu demi menyelamatkan warga Jawa Barat dan Jakarta.

"Untuk itu juga kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta untuk membicarakan ini karena Jawa Barat itu palang pintunya Jakarta dan paling utamanya warga di Jakarta, jangan lagi bangun bangunan villa dan sejenisnya di Puncak," tegas Dedi.