Pantauan Netray: Misteri Dalang Pembuat Pagar Laut dan Keberadaan HGB Dipertanyakan Warganet
![Pantauan Netray: Misteri Dalang Pembuat Pagar Laut dan Keberadaan HGB Dipertanyakan Warganet](https://imgsrv2.voi.id/WJckmYScyhK6ajdJPzL82f-60gRzOMdFB1_MOips84g/auto/1280/853/sm/1/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy80NTQ4NjMvMjAyNTAxMjYwMDA5LW1haW4uanBlZw.jpg)
JAKARTA – Pagar laut di pesisir Tangerang menjadi perbincangan khalayak akhir-akhir ini. Presiden Ketujuh Joko Widodo dituding terlibat dalam kasus pagar laut tersebut.
Pagar laut tak bertuan yang tertancap hingga sepanjang 30,16 kilometer berhasil menyita atensi masyarakat setidaknya dalam sepekan terakhir. Yang menjadi masalah, pagar laut sepanjang puluhan kilometer ini sebenarnya sudah dilaporkan warga setempat, utamanya yang berprofesi sebagai nelayan kepada otoritas setempat.
Namun sayang tidak ada tanggapan berarti, sampai kasus ini menjadi viral dan akhirnya pagar laut di Tangerang mulai dibongkar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, soal siapa dalang di balik pemagaran tersebut masih menjadi misteri, meski desas-desus yang beredar mengarah ke sebuah perusahaan ternama di Indonesia.
Statistik Pantauan Media Sosial X
Pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer ini kini menjadi simbol kontroversi karena tampak tak bertuan. Keberadaannya telah dilaporkan oleh masyarakat setempat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sejak Agustus 2024.
Mereka mengeluhkan pagar ini karena menghalangi akses ke laut, yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian nelayan lokal. Selain itu, struktur pagar yang tidak terawat juga menimbulkan kekhawatiran akan bahaya lingkungan dan keamanan.
Selain itu, melalui platform Bhumi Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), diketahui bahwa pesisir pantai di Desa Kohod tersebut telah memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB) sejak 2023. Jika ditelusuri lewat Google Earth, wilayah yang memiliki HGB itu berada tepat di pinggir lautan, menambah kompleksitas kasus ini.
![](/storage/publishers/454863/pantauan-netray-misteri-dalang-pembuat-pagar-laut-dan-keberadaan-hgb-dipertanyakan-warganet.jpeg)
Perdebatan soal pagar laut ini tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, hak masyarakat lokal, dan tata kelola pesisir. Kasus ini menjadi sorotan publik, sejumlah topik menjadi sorotan perbincangan warganet media sosial X.
Dalam sepekan perbincangan warganet antara 16 – 22 Januari 2025, intensitas ungggahan mencapai 143,5 ribu yang dibuat oleh kurang lebih 10 ribu pengguna. “Total unggahan tersebut mampu meraih 168,6 juta impresi yang berupa likes, reply, dan repost,” demikian laporan Netray.
Menurut pantauan Netray selama sepekan, perbincangan mengenai topik ini sudah muncul sejak 16 Januari dengan intensitas yang cukup tinggi, yaitu 6,6 unggahan dan terus meningkat setiap harinya.
Intensitas lonjakan terlihat pada 19 dan 20 Januari, dengan kurang lebih 24 ribu unggahan muncul, dan pada hari terakhir pemantauan unggahan warganet memuncak hingga 35,9 ribu unggahan.
Pada hari tersebut banyak yang membicarakan kelanjutan pembongkaran pagar laut, termasuk kehadiran Titiek Soeharto yang turut meninjau lokasi.
Keterlibatan Jokowi dan Misteri HGB
Meski masa kepemimpinannya telah berakhir pada Oktober 2024, namun warganet banyak yang menganggap kemunculan kasus pagar laut akibat hasil kerja Jokowi.
Opini seperti ini yang dilontarkan seorang akademisi politik melalui akunnya @yoeskenawas. Sosok yang kerap disebut Mulyono di media sosial ini dianggap banyak meninggalkan ranjau sehingga membuat keadaan negara semakin memburuk. Pendapat @yoeskenawas berhasil meraih begitu banyak impresi, yakni mencapai 6 ribu likes, 1,8 ribu repost, dan 98 komentar.
“Nama Jokowi terus disebut warganet hingga menjadi populer dan muncul dalam grafik Top Words dan Top Hashtags, seperti #jokowikangendipenjara dan #UsutKorupsiJokowi,” tulis Netray.
Akun lainnya mempertanyakan siapa pemilik pagar tersebut, seperti yang disampaikan @Jumianto_RK. Padahal lokasi berdirinya pagar laut sangat dekat dengan lokasi pemerintahan masa Jokowi, sehingga masyarakat keheranan mengapa tidak ada otoritas yang tahu terkait hal ini.
Semetara itu, akun @Boediantar4 berpendapat bahwa pagar laut merupakan hutang budi Jokowi ke Aguan alias Sugianto Kusuma, pemilik perusahaan Agung Sedayu Grup. Seorang penulis sekaligus pebisnis, Jonru Ginting (@jonrugintingnew), berucap tajam bahwa terbongkarnya pagar laut ini menjadi jalan kehancuran Jokowi dan gerombolannya.
Selain dugaan keterlibatan pemerintahan Jokowi, banyak warganet membahas masalah sertifikat HGB sebanyak 263 bidang di area pagar laut.
Ini terlihat dari kata sertifikat yang menonjol dalam kumpulan kata populer atau Top Words.
Muhammad Said Didu, seorang insinyur sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, lewat akun @msaid_didu berharap agar yang berwenang segera memeriksa sertifikat pagar laut terutama di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji yang nantinya akan membukakan jalan ke desa lainnya.
Baca juga:
- Akses Transportasi Publik Bisa jadi Kunci Program Tiga Juta Rumah Setahun
- Sengkarut Masalah Transportasi Darat Bisa Mengancam Target Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen
- Kasus Menteri Satryo Brodjonegoro: Sikap Arogan Pimpinan Terhadap Bawahan Bukti Sikap Feodal Masih Dilanggengkan
- Donald Trump Kembali Berkuasa, Indonesia Gabung BRICS adalah Blunder?
Pendapat lain dari politikus PDIP M. Guntur Romli, melalui akunnya @GunRomli yang mendesak kasus ini segera diusut sejelas-jelasnya. Ia heran mengapa bagian laut bisa dipatok per bidang.
Sedangkan akun @Romitsu bertanya-tanya kenapa Menteri ATR/BPN saat ini hanya berani menyebut dua nama pemilik sertifikat HGB yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Sejati, alih-alih Agung Sedayu Group dan Salim Group.