PDIP Minta Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Tak Diperlebar Jadi Pengadilan Opini
JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah berharap penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK tidak di-framing dan diperlebar menjadi pengadilan opini. Dia meminta, kasus yang menjerat Hasto dilihat secara proporsional.
"Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan," ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember.
Said juga berharap KPK bisa bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan dari intervensi siapapun. Dengan demikian, menurutnya, negara hukum bisa dijaga.
"Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK memutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," katanya.
Said menilai, semua pihak tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Apalagi sepanjang pengetahuan dirinya sebagai DPP Partai, kasus Harun Masiku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Megawati.
Baca juga:
- Tim SAR Evakuasi Penumpang Kapal Mati Mesin di Wakatobi
- Polisi Ungkap Mahasiswi UPI Bandung Terlibat Cekcok sebelim Jatuh dari Lantai Dua dan Meninggal
- Sistem Kesehatan Gaza Utara Hancur setelah RS Kamal Adwan Diserang
- Pengamat: Tanpa Keberanian Seorang Kepala Negara, Pemberantasan Korupsi akan Selalu jadi Sekadar Wacana
"Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," sebutnya.
Menurut Said, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, serta ada ketidakpastian hukum, maka akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.
"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," kata Said.
"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," sambungnya.