Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama dengan BPOM, Tingkatkan Daya Saing UMKM
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dalam mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan.
Kerja sama kedunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPOM Taruna Ikrar. MoU antara BUMN dan BPOM ini berlaku selama lima tahun.
Erick mengatakan dalam kerja sama ini, pihaknya sangat siap melakukan konsolidasi data bersama dengan BPOM.
Menurut Erick, kolaborasi antarlembaga dalam mengatasi permasalahan data selama ini menjadi hambatan dalam memberikan solusi kepada pelaku UMKM.
“Problem dari kita itu memang data, karena masing-masing kita tidak membuka datanya. Saya sangat terbuka untuk bekerja sama mengkonsolidasikan data ini,” kata Erick dalam sambutannya dikutip dari YouTube BPOM, Selasa, 26 November.
Lebih lanjut, Erick bilang Kementerian BUMN telah memiliki program jangka panjang untuk mendukung UMKM. Salah satunya adalah kebijakan tander di bawah Rp15 miliar diwajibkan untuk diberikan kepada UMKM.
“Kita meminta seluruh BUMN tender dibawah Rp15 miliar itu harus ke UMKM, tidak boleh ada keluarga direksinya, anak cucu, perusahaan maupun yayasan. Ini sudah berjalan hampir 5 tahun dan sudah ada 50.000 UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini,” ucapnya.
Erick mengatakan dari 50.000 UMKM yang masuk ke dalam program tersebut, mayoritas atau 90 persennya bergerak di sektor makanan. Ke depan, dia bilang akan membawa UMKM tersebut agar bisa tersertifikasi di BPOM.
“Dan 90 persen pangan, artinya apa? Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi,” jelasnya.
Erick juga berencana memastikan seluruh UMKM yang ada di dalam ekosistem BUMN dapat sertifikasi. Baik untuk produk pangan, kosmetik, maupun makanan olahan.
Adapun dalam peta jalan atau roadmaps yang dirancang, program ini akan diselaraskan dengan pemberian pendanaan melalui perusahaan pelat merah seperti BRI, Pegadaian dan PNM Mekaar.
Baca juga:
“Nanti program berikutnya tadi disampaikan kita bisa memilih ada program PNM Mekaar yang sudah melayani 21,2 juta ibu-ibu di desa-desa yang mendapat pinjaman Rp1 sampai Rp5 juta. Seluruhnya sudah terintegrasi secara digital. Jadi untuk sinkronisasi tadi sertifikasi juga harusnya tidak ada kendala,” tututnya.
Di sisi lain, Erick menyaku optimistis dengan kolaborasi lintas sektor, UMKM akan menjadi pilar utama menuju kemandirian ekonomi Indonesia.
“InsyaAllah, kita kerja konkret bagaimana kita punya roadmap nanti tiga bulan, satu tahun, lima tahun untuk bisa tadi menutaskan arahan Bapak Presiden bagaimana kita jadi negara mandiri dan kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik tadi sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lainnya,” ucapnya.