Kementerian ATR/BPN Sebut Kesediaan Tanah masih Minim untuk Bangun 3 Juta Rumah
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Widayana menyebut, bahwa kesediaan tanah di Indonesia untuk membangun rumah masih cukup minim.
Hal ini dinilai akan menjadi tantangan dalam mewujudkan program tiga juta hunian yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Suyus menyatakan, bahwa tanah-tanah tersebut harus disediakan oleh Bank Tanah. Menurutnya, Bank Tanah perlu lebih proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.
"Dari Satgas Perumahan sudah nagih-nagih karena mereka berpikir kami tanahnya masih banyak sekali, padahal tanah kami masih cukup minim untuk kelas pembangunan," ujar Suyus dalam FGD Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis, 24 Oktober.
Dia membeberkan bahwa banyak tanah dari transmigrasi yang hak pengelolaan (HPL)-nya tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi tata ruang untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial untuk pembangunan perumahan. Mereka akan memeriksa status kepemilikan tanah tersebut dan jika terbukti merupakan milik negara, pembangunan dapat segera dilaksanakan.
"Semua aset, segala macam aset-aset pemerintah yang idle atau belum dimanfaatkan mungkin nanti akan kami manfaatkan untuk pembangunan rumah," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, optimistis dapat melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerjanya.
Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku, dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.
BACA JUGA:
"Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis, 24 Oktober.
Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan tiga juta unit rumah.
Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN dan swasta.