Hanif Faisol Nurofiq, Calon Menteri Lingkungan Hidup: Akses Layanan Berjalan Seperti Biasa
JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto memisah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi dua lembaga pemerintahan. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Pemisahan ini resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo setelah menjalani pelantikan, Minggu, 20 Oktober 2024, pukul 21.30 WIB di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Presiden Prabowo, pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing kementerian.
Pada periode pemerintahan tahun 2024 hingga 2029, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dibentuk sebagai upaya yang lebih responsif, strategis, dan fokus dalam menghadapi tantangan kondisi kualitas lingkungan dan efek perubahan iklim.
Kelembagaan ini diharapkan mampu mendukung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Baca juga:
KLH diharapkan menjadi garda depan implementasi ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan.
Bersamaan dengan diumumkannya kelembagaan itu sendiri, Presiden Prabowo juga mengumumkan secara resmi Menteri Lingkungan Hidup dalam susunan kabinet Merah Putih, Dr. Hanif Faisol Nurofiq.
Sebagaimana diketahui, Dr. Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Perubahan kelembagaan memang akan diikuti dengan proses transisi. Namun pelayanan publik di kementerian akan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada. Masyarakat dapat mengakses layanan seperti biasa tanpa khawatir ada gangguan.” ucap Hanif Faisol Nurofiq, Calon Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, dalam keterangan tertulis, Minggu malam, 20 Oktober 2024.