Wapres Soroti Hukum Internasional dan Krisis Myanmar di KTT 44 ASEAN
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti pentingnya penghormatan hukum internasional dan penyelesaian krisis yang kini sedang melanda Myanmar di forum KTT ke-44 ASEAN.
Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin setelah menghadiri pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-44, di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu, 9 Oktober.
"ASEAN harus terus menyuarakan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa tebang pilih, tanpa standar ganda. Upaya ini menjadi keharusan sebagai bentuk konsistensi ASEAN dalam menjaga perdamaian," katanya dilansir ANTARA.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi ASEAN dalam memelihara dan mempertahankan stabilitas Kawasan.
Pertama, penghormatan terhadap hukum internasional. Wapres menyatakan penghormatan terhadap hukum internasional adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Tingkat global maupun kawasan.
Karena itu, kata Wapres, ketika hukum internasional diabaikan, seperti pembiaran tindakan kejam Israel di Gaza, akan merusak kredibilitas hukum internasional dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem multilateral.
Wapres menyampaikan budaya dialog dan penghormatan hukum internasional dan norma-norma kawasan harus jadi pegangan bersama dalam mengelola potensi konflik, tidak terkecuali di Laut China Selatan.
Hal ini termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, serta Prinsip-prinsip Bali, kata Wapres menambahkan.
“Saya mendorong agar kode tata perilaku dapat diselesaikan pada tahun 2026 sesuai kesepakatan bersama. Saya mendorong penguatan mekanisme komunikasi langsung antar-pejabat tinggi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan,“ katanya.
Hal kedua, yang disampaikan Wapres menyangkut krisis di Myanmar yang hingga kini masih menjadi tantangan internal terbesar ASEAN.
Menurutnya, krisis ini tidak hanya membawa penderitaan bagi masyarakat Myanmar, namun juga ancaman bagi stabilitas kawasan.
Untuk itu, Wapres menekankan tetap menjadikan Five Point Consensus (5PC) pada konflik Myanmar yang telah disepakati sebagai rujukan bersama dan utama dalam penyelesaian krisis di Myanmar
Wapres juga menyerukan ditingkatkannya bantuan kepada rakyat Myanmar termasuk melalui AHA Centre.
Wapres juga meminta ASEAN agar memastikan isu Rohingya menjadi bagian penyelesaian masalah Myanmar.