5 Penggugat SK Pengurus PDIP Minta Maaf ke Megawati: Kami Dijebak dan Diberi Imbalan Rp300 Ribu

JAKARTA - Lima penggugat Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) tahun 2024-2025 minta maaf kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai. Mereka mengaku dimanfaatkan dan hanya mendapat imbalan Rp300 ribu.

Permintaan maaf ini diwakilkan Jairi yang jadi salah satu penggugat dalam konferensi pers di Cengkareng, Jawa Barat, Rabu, 11 September. Ketika itu hadir juga Djupri, Manto, Suwari, dan Sujoko.

“Saya mewakili teman-teman saya, pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri beserta seluruh keluarga besar PDIP seluruh Indonesia,” kata Jairi. 

“Pada kesempatan malam ini, saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwa kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada ketua umum kami, kami cuman hanya dimintakan tanda tangan di kertas kosong, setelah itu kami diberikan imbalan Rp 300 ribu,” sambungnya. 

Jairi mengaku ketika itu dia bersama keempat rekannya, yang lantas jadi penggugat SK, bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah posko tim pemenangan. Mereka diminta memberikan dukungan terhadap demokrasi dengan membubuhkan tanda tangan di kertas kosong.

“Betul (kami tidak tahu kertas kosong itu akan digunakan untuk surat kuasa menggugat SK DPP PDIP, red). Jadi kertas kosong itu kami tandatangani, tidak ada arahan atau penjelasan kepada kami. Cuma kami dimintakan tanda tangan saja,” urai Jairi.

Saat itu, tak ada juga pihak yang membawa nama partai. “Cuma itu saja yang disampaikan kepada kami. Dalam hal ini yang menyampaikan itu namanya Bapak Anggiat M Manalu,” tegasnya.

Jairi dan keempat rekannya sudah membuat pernyataan pencabutan surat gugatan. Mereka segera mengajukan pencabutan surat kuasa gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Makanya malam ini kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami. Dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapa pun termasuk ke Anggiat BM Manalu. Kami tidak pernah memberikan kuasa. Makanya kami akan cabut tuntutan tersebut,” ujar Jairi.

Jairi dan rekannya berharap kejadian semacam ini tak terulang. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan seseorang untuk alasan tertentu.

“Semoga kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.

“Sekali lagi kami meminta maaf kepada ketua umum kami, ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, beserta seluruh keluarga besar PDIP,” pungkas Jairi.