Bertepatan Maulid Nabi Muhammad, Ganjil Genap 16 September di Jakarta Ditiadakan
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meniadakan sistem ganjil-genap kendaraan bermotor di Jakarta pada Senin, 16 september 2024.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, peniadaan ganjil genap Senjn depan karena bertepatan dengan hari libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad.
"sehubungan dengan adanya libur hari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pemberlakuan ganjil genap di Jakarta pada Senin, 16 September 2024 ditiadakan," kata Syafrin dalam keterangannya, Selasa, 10 September.
Syafrin menuturkan, penetapan hari libur ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.
Pada Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Gubernu Nomor 88 Tahun 2019 menyebutkan, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan presiden.
"Pengguna jalan diiumbau untuk menaati peraturan yang ada, selalu berkendara dengan tertib dan mengutamakan keselamatan lalu lintas di jalan," ujarnya.
Baca juga:
- Cari Lahan di Jakarta Sulit, RK-Suswono Bakal Pakai Milik Pemerintah Bangun Rumah Vertikal
- Sekjen Gerindra Beri Sinyal Pertemuan Megawati-Prabowo Digelar Sebelum Pelantikan Presiden
- Agresi Israel ke Palestina Masuk Bulan ke-12, Harapan Gencatan Senjata Menipis
- SBY: Prabowo Punya Idealisme Hingga Sasaran Tapi 'Cuaca Tak Selalu Cerah'
Diketahui, sistem ganjil genap Jakarta diberlakukan di 25 ruas jalan pada Senin sampai Jumat yang dibagi dengan dua sesi, di mana sesi pertama diberlakukan dari pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB. Sedangkan sesi kedua diberlakukan mulai 16.00 WIB sampai 21.00 WIB.
Pengendara yang melanggar aturan ganjil genap akan dikenakan sanksi tilang paling banyak Rp 500.000 sesuai dengan Pasal 287 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.