Makan Biaya Tinggi, DPR Sebut Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Pemborosan Anggaran
JAKARTA - Komisi II DPR RI menyoroti pengeluaran anggaran negara yang cukup tinggi untuk membiayai kebutuhan operasional upacara HUT ke-70 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Komisi bidang pemerintahan itu menyebut, rencana pelaksanaan HUT RI di IKN sebagai pemborosan anggaran.
"Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah," ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, kepada wartawan, Kamis, 8 Agustus.
Karena itu, Guspardi meminta pemerintah memberi penjelasan detail, apalagi muncul informasi ada banyak kendaraan yang disewa untuk menunjang pelaksanaan momen 17 Agustusan di IKN.
Guspardi menegaskan Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia saat mengambil keputusan. Jangan sampai, menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah mengesampingkan kepentingan masyarakat hanya untuk memenuhi ego penguasa semata.
"Jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan Pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN," tuturnya.
Baca juga:
- Turki Merapat ke Pengadilan PPB Gugat Israel Pelaku Genosida di Gaza
- Masuk 38 Wilayah Target Kerusuhan Massa Sayap Kanan, Warga London Diminta Saling Komunikasi
- Jaksa KPK Bakal Dalami Pihak Terlibat Aliran Pencucian Uang Eks Gubernur Malut AGK
- Pemerintah Sebut Patung Garuda Raksasa di IKN Bakal Oksidasi Jadi Hijau Seperti GWK Bali
Menurut informasi, Pemerintah disebut menyewa mobil Alphard seharga Rp25 juta per unit untuk mobilisasi dari dan ke IKN utamanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kabar yang disampaikan pihak rental, Pemerintah menyewa hingga 1.000 unit mobil Alphard, meski ada juga informasi yang menyebut Pemerintah menyewa 100 mobil Alphard untuk tamu negara dan tamu VVIP.
Belakangan, pemerintah mengaku hanya menyiapkan transportasi massal berupa bus sebanyak 200 unit untuk tamu undangan, dan mobil khusus untuk rangkaian kendaraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Legislator PAN dapil Sumatera Barat itu menilai, Pemerintah seharusnya bisa lebih bijaksana mempertimbangkan cost yang membengkak untuk penyelenggaraan peringatan HUT RI di IKN. Mengingat fasilitas di IKN belum lengkap sehingga ada banyak kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
“Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?," kata Guspardi.