Kemenhan Sebut Persetujuan PBB-Israel-Palestina Soal Pasukan Perdamaian ke Gaza Bantuk Netralitas

JAKARTA - Kementerian Pertahanan menunggu persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga dua negara yang berkonflik, yakni Israel dan Palestina untuk mengirim pasukan perdamaian. 

"Intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu, menunggu persetujuan dua pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju baik itu Palestina maupun Israel setelah mereka setuju baru di kita akan diberi mandat," ujar Wamenhan M Herindra saat rapat kerja bersama Komisi I, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 6 Juni. 

Wamenhan menilai, Indonesia perlu menjaga kenetralan imparsi. Karena itu, pasukan Indonesia akan bersikap netral dan tidak memihak ke salah satu negara yang bertikai.

"Nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana nanti akan diberi pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas cukup besar dan tentunya masalah kesiapan dalam negeri tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut," katanya.

Herindra menyatakan, menjaga perdamaian dunia merupakan amanah konstitusi. Dia turut mendoakan agar rakyat Palestina meraih perdamaian yang abadi.

"Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan sebaik-sebaiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita di Palestina dapat segera merasakan perdamaian," tegasnya.

Herindra pun berharap Indonesia bisa mengajak negara-negara lain untuk menekan agresi militer Israel ke Palestina.

"Dengan menekan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel kita tetap akan mengupayakan solusi damai two state solution agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai," pungkasnya.