PDIP Bakal Umumkan Nama yang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta Bulan Mei

JAKARTA - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut partainya akan mengumkan nama tokoh yang akan diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada bulan Mei 2024.

Menurut Pantas, partai politik maupun gabungan koalisi partai juga mulai mengungkap bakal cagub DKI yang akan dimajukan di Pilkada 2024.

"Mungkin bulan depan, bulan Mei ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk bisa bagi semua partai untuk mengumumkan jagoan-jagoannya, termasuk PDIP Perjuangan," kata Pantas kepada wartawan, Kamis, 25 April.

Pantas mengaku saat ini PDIP masih menjaring nama-nama yang akan dipilih menjadi calon pemimpin Jakarta. PDIP juga belum memutuskan parpol mana yang akan digaet untuk berkoalisi mengusung calon gubernur dan wakil gubernurnya.

Namun, lanjut dia, gambaran mengenai koalisi dan siapa sosok cagub-cawagub yang diusung PDIP akan terlihat bulan depan seiring dengan dimulainya tahapan pencalonan pilkada.

"Kita lihat prosesnya ya. Mungkin bulan Mei kan sudah mulai berproses, jadwal yang dikeluarkan oleh KPUD, dan itu sudah akan mulai," ungkap Pantas.

Sementara itu, nama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas beberapa kali memang disebut menjadi kader PDIP yang berpotensi menjadi cagub DKI.

Namun, ternyata ada nama-nama kader PDIP lain yang masuk penjaringan bursa cagub DKI Jakarta. Mereka adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

"Kita masih dalam proses penjaringan. Kita banyak potensi. Bu Risma misalnya, (dan) Pak Azwar Anas. Pak Basuki juga termasuk, juga Pak Andika," ucap Pantas.

Seperti halnya partai politik lainnya, Pantas menegaskan PDIP memiliki mekanisme tertentu dalam penentuan calon pemimpin Jakarta ke depan. Salah satunya adalah setia kepada Pancasila.

Kemudian, cagub DKI yang diusung PDIP juga harus mampu memenuhi harapan warga Jakarta dalam melaksanakan pembangunan ketika tak lagi berstatus sebagai Ibu Kota.

"Walaupun bukan lagi sebagai Ibu Kota, tetapi Jakarta masih tetap menjadi Indonesia mini yang harus mencerminkan keindonesiaan, yang mencerminkan persatuan, yang mencerminkan toleransi yang tinggi, dan lain sebagainya," ungkap Pantas.