Trenggono Implementasikan 5 Kebijakan Ekonomi Biru untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya implementasi lima (5) kebijakan ekonomi biru. Menurutnya, implementasi ekonomi biru penting untuk mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045 dengan laut yang sehat.
Lima kebijakan ekonomi biru itu di antaranya, penambahan luas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
"Lima program ekonomi biru menjadi bagian dari upaya KKP mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 melalui sektor kelautan dan perikanan," ujar Trenggono dikutip dari laman resmi KKP, Rabu, 21 Februari.
Menurut Trenggono, implementasi kebijakan ekonomi biru itu akan beragam untuk setiap daerah. Namun, tujuannya jelas agar tata kelola laut di Indonesia menjadi lebih baik.
"Cara penangkapan kami beradab dan menjadi jagoan di bidang perikanan. Kami bisa memberikan sumbangsih bagi perekonomian, khususnya di sektor budi daya perikanan dan kami mengelola laut dengan tata kelola yang lebih baik," ucapnya.
Di samping itu, Trenggono juga mengungkapkan contoh lain yang berkaitan intervensi nelayan di Indonesia melalui pembentukan kampung nelayan modern agar hasil laut Indonesia bisa diterima pasar internasional melalui cara penangkapan ikan yang baik.
"Ini yang buat kami satu model, yang namanya kampung nelayan modern. Kami siapkan segala fasilitas di situ. Kami berikan juga kapal dan alat tangkap. Namun, ujian ke depan adalah bagaimana masyarakat nelayan ini bisa bersatu dalam kelompok-kelompok dan pemerintah bisa memberikan alat tangkap dan kapalnya dengan yang agak lebih modern. Supaya kami bisa lebih diterima pasar Internasional bahwa cara penangkapan kami yang baik," tuturnya.
Baca juga:
Tak hanya itu, Trenggono juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi biru. Salah satunya melalui Forum Hukum yang tengah dijalankan. Harapannya, dari evaluasi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat.
"Apakah regulasi-regulasi yang akan kami jalankan, khususnya 5 regulasi besar tadi sudah lengkap atau belum? Kalau belum itu saya minta kemudian dipersiapkan agar itu bisa diturunkan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif pada masyarakat," ungkap dia.
"Salah satu contoh adalah modeling, misalnya budi daya yang baik gimana kami buat modeling-nya. Kemudian, daerah bekas budi daya tambak yang rusak karena cara tradisional kami ubah komoditasnya. Kemudian, kami bangun kampung nelayan modern supaya seharusnya nelayan itu sejahtera, fasilitasnya kami buat modern," imbuhnya.