Dukung Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Pengurus NU Bakal Kena Sanksi
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya menegaskan, PBNU tidak ingin dibawa-bawa dalam kontestasi Pilpres 2024.
PBNU juga tidak segan untuk memberikan sanksi kepada pengurusnya yang mengatasnamakan NU untuk mendukung pasangan capres-cawapres.
“Kalau ada capres yang mengatasnamakan NU, tetapi bukan pengurus NU, itu tidak dibenarkan. Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik, politik praktis, langsung kita tegur,” ucap Gus Yahya di Istana Merdeka, Selasa 5 September.
PBNU rencananya akan menggelar acara musyawarah alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama (NU) pada 18 September 2023. Pada Senin kemarin, undangan acara tersebut juga sudah disampaikan Gus Yahya langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga:
- PBNU Akan Gelar Munas Alim Ulana dan Konferensi Besar di Cilangkap Jakarta Timur
- Tegas! Ketum PBNU Minta Capres-Cawapres Tak Bawa-bawa NU di Pilpres 2024
- Sekum Bamusi: Suara NU Tidak Otomatis Dukung Anies-Muhaimin Karena Ada PKB
- Sekum Bamusi: Suara NU Tidak Otomatis Dukung Anies-Muhaimin Karena Ada PKB
Dalam pertemuannya dengan Jokowi tersebut, Gus Yahya menegaskan tidak ada agenda politik yang dibahas. Dia hanya mencoba menghibur dengan cerita-cerita lucu karena Jokowi tampak kelelahan.
"Enggak ada sama sekali (politik). Saya hanya guyon cerita kiai-kiai lucu-lucu. Beliau seharian ini kan capek, meeting dengan berbagai tokoh internasional," kata Gus Yahya.