3 Bulan Sisa Masa Jabatan, Ganjar Genjot Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

SURAKARTA - Di sisa masa jabatan sekitar tiga bulan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggenjot realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) Provinsi Jawa Tengah tahun ini.

Ia juga siap memberikan asistensi kepada kabupaten/kota dengan realisasi penyerapan belanja produk dalam negeri yang masih rendah.

"Pertama kami coba laksanakan perintah Presiden melalui LKPP, maka Pak Hendi datang ke sini untuk briefing ke kami. Ini lho performance setelah kami mengadakan barang dan jasa dengan e-katalog. Ternyata tadi perbandingan datanya jauh lebih bisa efisien. Berikutnya tugas kami mendorong seluruh kabupaten/kota untuk bisa bareng-bareng," kata Ganjar Kamis, 24 Agustus.

Dalam acara itu juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi. Ganjar menjelaskan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri Pemprov Jateng masih harus ditingkatkan lagi.

"Targetnya dari belanja nasional yang gede banget, kita belum mencapai, minimal 50 persen dari target akan kita kejar. Kalau ini berjalan, integritas terjaga, makin transparan, makin akuntabel dengan harga yang sangat wajar dan murah," kata Ganjar.

Berdasarkan data, hingga 18 Agustus 2023, realisasi belanja PDN Pemprov Jateng sudah mencapai Rp2,829 miliar atau sekitar 36,79 persen dari total target. Sementara untuk kabupaten/kota, lima pemda tertinggi realisasi adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Cilacap.

Sedangkan lima daerah terendah adalah Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Purbalingga.

“Kita minta untuk mengkonsolidasikan daerah-daerah yang masih rendah. Kita asistensi. Biasanya problemnya ada dua saja, kemauan dan teknis," katanya.

"Kalau teknis kami serahkan tapi kalau kemauan itu urusan politik. Saya akan bicara terus kita minta arahan dari LKPP. Ini Perintah Presiden lho, nasional lho, penggunaan produk dalam negeri masak nggak mau. Nanti akan kita bantu," sambung Ganjar.

Konsolidasi pengadaan itu, lanjut Ganjar, mendorong harga yang murah atau konsumen diberikan harga paling bagus. Dalam kesempatan itu Ganjar Pranowo meluncurkan konsolidasi dua pengadaan, yaitu seragam PDH pegawai Pemda dan seragam sekolah.

"Maka kalau kemarin banyak yang protes seragam sekolahnya berapa, toh dengan negosiasi bisa lebih murah. Selama ini tidak mau negosiasi kenapa, jadinya dapat harga nggak murah. Padahal kita bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dan efisiensinya sangat tinggi," ungkapnya.

Hal itu yang akan terus disosialisasikan Ganjar Pranowo dan jajarannya di Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah kabupaten/kita. Termasuk mengajak lebih banyak UMKM menjadi partisipan Blangkon Jateng

"Jadi yang kecil-kecil ini kita ajak terlibat. Kalau mereka terlibat dan bisa masuk dalam e-katalog lokal maka kita akan sangat cepat sekali," katanya.

Blangkon Jateng sendiri terbukti telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha yang berpartisipasi. Berdasarkan data Blangkon Jateng per tanggal 23 Agustus 2023, tercatat ada 101.785 transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp570 miliar.

Sementara total produk yang telah tayang di marketplace sebanyak 378.212 produk. Ratusan produk itu berasal dari 9.080 penyedia jasa yang terdiri atas 4.400 badan usaha dan 4.680 non badan usaha.

Dalam acara itu, Ganjar juga menyerahkan penghargaan kepada penyedia jasa atau penyedia jasa di Blangkon Jateng. Penghargaan itu terbagi atas tiga kategori. Penghargaan kategori penyedia jasa non badan usaha dengan omzet terbanyak diberikan kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur I, Gapoktan Tunas Sejahtera, dan Gapoktan Tani Mulyo.

Penghargaan kategori penyedia jasa badan usaha dengan omzet terbanyak diberikan kepada CV Amrita Jayasari, PT Prima Data Semesta, dan CV Raya Solusindo.

Sementara penghargaan kategori penyedia jasa non badan usaha dengan jumlah transaksi terbanyak diberikan kepada Snack dan Warung Makan Mbah Win, UD Dodo Jaya, dan UD Pitik Cilik. Selain itu, juga diberikan penghargaan kepada partisipan Blangkon Jateng yang merupakan pemerintah daerah.