Pemprov Sulteng Data Ulang Kebutuhan Mendesak Korban Banjir di 14 Desa Parigi Moutong
PALU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan asesmen kembali terhadap 14 desa di Kabupaten Parigi Moutong yang terdampak banjir guna memperoleh ada akurat.
"Kami sudah melakukan asesmen pada enam desa dan ada delapan desa lagi yang kembali kami data, apa yang menjadi kebutuhan mendesak pascabanjir," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng Andi Sembiring dikutip ANTARA, Kamis 8 Juni.
Ia mengemukakan, pendataan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mendesak korban banjir, dan titik luapan air serta kerugian lahan pertanian akibat bencana tersebut.
"Tidak bisa ditunda lagi, kami kerja titik-titik luapan dan lahan pertanian akibat banjir," katanya.
Usai melakukan asesmen, BPBD Sulteng langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membagi tugas dalam kegiatan penanggulangan pascabanjir.
Pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi adanya banjir susulan, termasuk penyediaan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai.
"Kami pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk menangani 14 desa selama masa tanggap darurat, supaya perekonomian masyarakat bisa pulih kembali," katanya.
Ia menambahkan, BPBD telah menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana, terutama kebutuhan berupa bahan pangan dan pakaian.
"Logistik ada di pengungsian dan enam desa sudah aman, kalau delapan desa lagi mereka minta diutamakan sungai dan infrastruktur, ini sedang kami upayakan lewat kegiatan normalisasi sungai," kata Andi Sembiring.
Baca juga:
- Banjir Melanda Babakan Bandung di Musim Kemarau, Pemkot Berencana Bangun Kolam Retensi untuk Pencegahan
- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Dukungan Infrastruktur Dasar IKN di 2023 Senilai Rp26,67 Triliun
- Bendungan Kakhovka Jebol, Sekjen PBB: Serangan Terhadap Warga dan Infrastruktur Sipil Harus Dihentikan
- Menteri PUPR Sebut Hidrologi Kunci Utama Antisipasi Bencana
Kepala Desa Suli, I Wayan Sugita mengatakan banjir tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat, karena petani merugi karena terancam gagal panen dan gagal tanam.
"Kami berharap agar pemerintah mempercepat pemulihan perekonomian di Kecamatan Balinggi untuk lahan pertanian dan perbaikan infrastruktur, seperti saluran irigasi dan tanggul yang rusak akibat banjir," katanya.