Presiden Jokowi Dorong Penguatan Kemitraan Kehutanan RI-Brasil
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong penguatan kemitraan bidang kehutanan antara Indonesia dan Brasil saat pertemuan bilateral dengan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva di sela-sela KTT G7 di Hotel Rihga Royal, Hiroshima, Jepang.
Isu kehutanan menjadi topik utama kedua pemimpin mengingat Indonesia dan Brasil merupakan dua di antara negara-negara yang memiliki luas hutan tropis terbesar di dunia.
Karena itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya soliditas di antara negara-negara pemilik hutan, termasuk misalnya Republik Demokratik Kongo.
"Lebih dari 30 persen hutan tropis (dunia) dimiliki Indonesia-Brasil dan Republik Demokratik Kongo," kata Jokowi dalam keterangan pers dilansir ANTARA, Sabtu, 20 Mei.
Presiden Jokowi dan Presiden Lula sempat membahas kerja sama penanganan perubahan iklim, di mana kedua pemimpin menyampaikan komitmen negara masing-masing dalam isu tersebut.
Baik Presiden Jokowi maupun Presiden Lula sepakat untuk mendorong negara-negara maju merealisasikan komitmen penyediaan dana perubahan iklim.
Kedua kepala negara sempat menyatakan keyakinan hubungan Indonesia-Brasil akan semakin meningkat di masa mendatang.
Presiden Jokowi dan Presiden Lula sepakat meningkatkan kerja sama dalam pengembangan peternakan serta pengadaan daging untuk Indonesia.
Presiden Lula secara tidak langsung menyampaikan undangan agar Presiden Jokowi berkenan melakukan kunjungan kenegaraan ke Brasil.
"Saya sangat mengharapkan kedatangan Presiden Widodo ke Brazil dan kita akan dapat membahas lebih banyak lagi kerja sama antara dua negara berkembang yang besar seperti Indonesia dan Brasil," ujar Presiden Lula.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral Indonesia-Brasil adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto.