TNI Minta KKB Letakkan Senjata dan Serahkan Pilot Susi Air
JAKARTA- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono meminta kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) untuk meletakkan senjata dan segera menyerahkan pilot pesawat Susi Air Philips Mark Merthens.
"Jadi, kepada saudara saya yang masih di gunung, silakan meletakkan senjata dan serahkan pilot Susi Air," ujar Julius di Mabes TNI, Jakarta dilansir ANTARA, Jumat, 21 April.
Hal ini dinilai akan membangun Papua menjadi lebih humanis lagi. Sebab, Julius percaya dengan kekayaan alam Papua yang sudah melimpah dan kesederhanaan penduduknya dapat membawa Papua menjadi lebih makmur lagi.
"Saya yakin dengan kekayaan alam Papua yang melimpah dan penduduk Papua yang sederhana, tidak hedonis, tidak macam-macam pasti akan lebih makmur," imbuh dia.
Julius menjelaskan TNI sudah melakukan negosiasi melalui pemuka adat dan kepala pemerintah setempat. Menurut dia, langkah ini diambil agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
Kemudian, TNI juga mengedepankan pendekatan halus (soft approach) untuk membebaskan pilot Susi Air. Namun, kata Julius, para KKB justru yang pertama kali menyerang Pos Militer Mugi di Kabupaten Nduga.
"Yang meletuskan bukan dari kami, dari mereka. Itu perlu digarisbawahi, letusan pertama bukan dari TNI. Bukan TNI menyerang mereka, tapi mereka menyerang TNI," ungkapnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Timika, Papua, mengumumkan penerapan operasi siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua pada Selasa (18/4). Pasalnya, ia tidak ingin lagi ada korban yang berjatuhan baik itu prajurit ataupun masyarakat.
"Kalau mau silakan balik serahkan pilotnya sesuai rencana awal, letakkan senjata, bergabung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun papua lebih humanis dan pasti lebih bermartabat," kata Julius.
Baca juga:
Pascastatus operasi TNI yang naik menjadi siaga tempur, ia melihat KKB merasa terimpit dengan kondisi ini. Mereka berharap TNI dapat menarik mundur pasukan dari pos militer hingga meminta Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono turun dari jabatannya.
"Karena baru kali ini operasi seperti ini, fokus," ucapnya.
Adapun penanganan masalah di Papua tak kunjung berhasil selama 50 tahun sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sehingga, TNI perlu menerapkan operasi siaga tempur.
"Sekali lagi mudahnya saja, kembalikan," harap Julius.