Isran Noor Tak Ingin Penyangga IKN Macet Seperti Jakarta: COVID Turun Tangan Baru Sepi, Jangan Sampai Begitu
SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menginginkan konsep Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dirancang dengan cermat termasuk soal antisipasi kemacetan. Tanpa perencanaan matang, kawasan penyangga IKN dikhawatirkan menjadi daerah dengan tingkat kemacetan tinggi.
Isran Noor memberi contoh kemacetan yang saat ini hampir tidak bisa diselesaikan di Jakarta. Berbagai program yang dibuat pun tidak mampu mengurai kemacetan yang terjadi setiap hari.
"Macet Jakarta tidak pernah selesai. Ada three in one, ada busway, ada ganjil genap. Ora bisa. Setelah COVID-19 turun tangan, baru jalanan sepi," kata Isran Noor dilansir dari keterangan Humas Pemprov Kaltim, Minggu, 12 Maret.
Isran Noor mengingatkan agar tata kota semua daerah penyangga disiapkan dengan matang, agar persoalan kemacetan bisa diantisipasi sejak sekarang.
Sebab pemindahan ibu kota sudah pasti akan mendorong urbanisasi sangat siginifikan ke Kaltim, khususnya di sekitar kota-kota penyangga IKN.
Demikian pula peningkatan jumlah PNS dan TNI/Polri. Jumlah kendaraan pada saatnya juga akan membanjiri jalan-jalan kota di Kaltim.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Silvia Halim menerangkan IKN Nusantara yang saat ini sedang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan berkonsep kota hutan (forest city), bukan hutan kota. Dipastikan kondisinya akan jauh dari kata macet, banjir dan kumuh.
"Ibu kota baru nanti 65 persen adalah tropical forest through reforestation, 10 persen park and food production area dan 25 persen urban built area," kata Silvia saat menjadi narasumber pada Sidang Tahunan Majelis Utama Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Ruang Prof Masjaya Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Sabtu, 11 Maret.
Selain lebih hijau dengan konsep forest city, ibu kota baru juga akan menghitung jauh dari kemacetan kota. Bukan itu saja, transportasi ibu kota baru akan disiapkan dengan konsep ramah lingkungan dan rendah emisi.
Baca juga:
- Kepala Bea Cukai Makassar Diklarifikasi KPK Pekan Ini, Bakal Ditanya Rumah Megah di Cibubur
- Komposisi Duet Ganjar-Prabowo Bukan Soal Senioritas Tapi Elektoral
- Menag: Indonesia Prioritas Dapat Tambahan Kuota Jemaah Haji
- Turis Asing di Bali Kini Dilarang Sewa Motor, Bagaimana Nasib Usaha Rental Milik Warga Lokal?
Rencana pemindahan ibu kota negara sudah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno di akhir tahun 1950an. Padahal kala itu, Jakarta masih sangat lengang dan jauh dari kata macet, banjir dan kumuh.
Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo di Istana Negara memutuskan ibu kota negara akan pindah ke sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian lagi Kutai Kartanegara.