Wamendagri Ungkap Kantor Papua Pegunungan di Distrik Walesi Bakal Dibangun di Lahan Seluas 108 Hektare
PAPUA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyebutkan kantor Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan bakal dibangun di atas lahan seluas 108 hektare (he). Lahan itu hibah dari masyarakat setempat yang berlokasi di Distrik Walesi.
“Awalnya kami ingin menggunakan lahan seluas 150 hektare namun berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat menjadi 108,8 hektare,” katanya dalam siaran pers, Selasa, 7 Februari, disitat Antara.
Wamendagri mengatakan kedatangannya ke Tanah Papua untuk meninjau pembangunan dua kantor pemerintahan daerah. Selain di Provinsi Papua Pegunungan, terdapat juga di Papua Tengah.
“Kini Papua Pegunungan sudah dilakukan tanda tangan berita acara dari Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang masuk dalam lingkungan pemerintahan setempat, Kepala Kantor Badan Pertanahan Papua, serta Kepala Suku Walesi dan Wouma pada Senin 6 Februari 2023,” ujarnya.
Dia menjelaskan, selanjutnya akan diproses sertifikat serta dilakukan pematangan lahan serta pembangunan akses jalan oleh karena diharapkan masyarakat ikut membatu agar pelaksanaan pembangunan kantor Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dapat selesai dengan lancar.
“Kami harap tidak ada yang menghalangi proses pembangunan tersebut untuk itu pihaknya meminta keamanan dapat berjaga di lokasi sekitar ,” katanya.
Baca juga:
- Jokowi Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi: Saya Tidak Pernah Sedikitpun Kasih Toleransi
- Update Nasib Pilot dan 5 Penumpang Susi Air Disandera KKB di Nduga, Kapolri: Masih Dalam Pencarian
- Firli Bahuri Mengaku Buronan Korupsi yang Ganti Nama Cukup Sulitkan Penyidik Lakukan Upaya Penangkapan
- Kapolri Rajut Kerja Sama dengan Negara ASEAN, Permudah Perburuan Buronan
Dia menambahkan karena itu menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan karena kehadiran pemerintah itu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
“Tidak ada pemerintahan hadir membuat kekacauan, karena konsep pemerintahan bagaimana mengangkat harkat derajat orang tapi juga mempersiapkan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.