Bicara di Pertemuan G20, Wapres Ma'ruf Pastikan Hak Pekerja Dapatkan Lingkungan Kerja Inklusif

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan tersedianya hak pekerja untuk memperoleh lingkungan kerja yang inklusif dan aman, termasuk saat masa pandemi COVID-19.

"Pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja. Hal ini dapat diwujudkan setidaknya dalam empat langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja," kata Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Pertemuan G20 Labour and Employment Ministers' Meeting yang diselenggarakan di Bali secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Antara, Rabu, 14 September. 

Di Indonesia, menurut Wapres, terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif.

"Kami berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja untuk menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, maka seluruh pekerja memperoleh vaksin gratis," ungkap Wapres.

Langkah kedua, kata Wapres, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.

Di Indonesia, paparnya, hal tersebut menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Prakerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Langkah ketiga, penguatan kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.

"Sebagai contoh, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku UMKM agar target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai," tambah Wapres.

Langkah keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui "skilling", "reskilling", dan "upskilling" yang dilakukan secara terus menerus.

"Terkait hal itu, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta/industri, dan akademisi atau kalangan pendidikan tinggi," ungkap Wapres.

Sampai 2020, ujar Wapres, melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah dibangun 1.014 BLK Komunitas sehingga total BLK Komunitas yang telah dibangun di Indonesia sebanyak 2.127 unit.

"Pelatihan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada konsep 'link and match' agar pelatihan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan lebih banyak wirausahawan yang akan turut menentukan kemajuan bangsa," jelas Wapres.

Salah satu pelatihan kewirausahaan yang kini tengah digiatkan di Indonesia, tambahnya, adalah di bidang fesyen Muslim, seiring bertumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan tingkat global.

"Forum terhormat ini untuk membangun momentum dan meneguhkan komitmen kerja sama, saling berbagi pengetahuan, dan pengalaman untuk pemulihan dunia kerja yang inklusif dan berkelanjutan," kata Wapres.

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menyampaikan bahwa dalam rangkaian pertemuan dan grup kerja ("working group") bidang ketenagakerjaan dan perburuhan G20 sejak Maret 2022 telah disepakati bahwa akselerasi prinsip G20 inklusivitas bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas bersama.

"Pada isu 'inclusive labour market' dan 'affirmative decent job for person with dissability', kita sepakat bahwa pentingnya mengakselerasi prinsip-prinsip G20 terkait integrasi dan inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen monitoring terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut," ujar Ida Fauziah.

Selain Menteri Ketenagakerjaan dan Perburuhan Negara-Negara Anggota G20, turut hadir dalam acara ini Duta Besar Republik Italia untuk Indonesia Benedetto Latteri.